Sesuai Arahan Presiden, Menpora Akan Secepatnya Melakukan Evaluasi untuk Pembenahan Persepakbolaan Nasional

"Arahan Bapak Presiden untuk mengaudit seluruh stadion tentu memakan waktu lama dan biaya sehingga saya menyampaikan kepada Pak Presiden untuk kita mulai evaluasi sebagian yakni yang existing digunakan untuk kompetisi. Dan dilihat mana yang paling segera, misalnya, pintu keluar-masuk karena itu penting, jika kecil diperlebar, pengaturan tempat duduk dan sebagainya," tambahnya.

"Dan kita tidak bisa menghentikan kompetisi ini terlalu lama, kasihan klub, mereka harus menggaji pemain untuk menejemen dan sebagainya. Kalau mereka terhenti tanpa kepastian maka tentu akan menjadi problem untuk klub itu sendiri. Kita tidak mau itu, mereka sudah cukup didera masalah waktu pandemi," ujar Menpora Amali. 

"Sejalan dengan arahan Bapak Presiden kita akan ada kepastian kapan akan mulai lagi liga, yang diaudit itu adalah stadion-stadion yang exist digunakan yang tidak digunakan nanti di tahap berikutnya. Terkait kapan liga mulai, kita belum tahu ya, kita akan simulasikan lagi, ini Polri ya bukan di kami, tapi saya fasilitasi saja. Dulu kita pernah pertandingan tanpa penonton apakah seperti itu atau dengan prosentase semua sudah pernah kita lalui," jelas Menpora Amali. 

"Jadinya seperti apa nanti biarlah PSSI kemudian pengelola kompetisi dan Polri yang merumuskan seperti apa. Posisi pemerintah hanya memfasilitasi dan membantu. Pemerintah tak sampai turut campur misalnya, seperti menentukan jam pertandingan dan sebagainya," kata Menpora Amali.

Penanganan targedi Kanjuruhan itu akan ditangani oleh TGIPF dengan secepatnya, Polisi juga sedang melakukan investigasi dari sisi penyelenggaraannya. Pemerintah memikirkan bagaimana kelanjutan dari kompetisi ini.  

"Terkait suporter, kita sudah memiliki aturan di UU Keolahragaan No. 11 tahun 2022. Ada pasal-pasal yang mengatur suporter, dia punya hak dan kewajiban. Suporter adalah mereka yang terhimpun dalam satu organisasi suporter dan mereka punya keanggotaan, punya AD-ART, sehingga kalau ada sesuatu gampang untuk meminta pertanggungj awabannya," pungkas Menpora Amali.