Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD-P 2018 harus bisa disahkan tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. “Rapat Banmus tidak bisa dilaksanakan. Padahal, tanggal 30 September itulah terakhir,” tukasnya. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan sebelum deadline tenggat waktu terakhir pengesahan perubahan APBD 2018 sesuai aturan Kemendagri yakni pada 30 September 2018, pembahasan perubahan APBD sudah melalui proses dan berbagai tahapan sejak 30 Juli 2018. “Ini diawali penyampaian nota penjelasan Gubernur kalbar terhadap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Setelah tanggal 30 Juli 2018, pembahasan cukup panjang,” ungkapnya. Namun, pembahasan masalah perubahan APBD guna kepentingan rakyat diwarnai dengan Sekda Kalbar yang meminta cuti. Pihaknya memberikan klarifikasi guna meluruskan sikap Partai Golkar terhadap isu yang berkembang ini. “Sikap Golkar sudah jelas. Tidak ada keterkaitan antara pembahasan perubahan APBD selaku Bangar dengan Plh Sekda atau definitif,” katanya. Mengenai Buku RAPBD 2018, Prabasa menerangkan sebelum mengadakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) di Batam beberapa waktu lalu, ada beberapa janji bahwa akan dibahas kembali dengan perubahan-perubahan yang ada setelah pulang dari PSDM. “Jadi mendadak betul. Tapi, belum kita bicara pembahasan perubahan APBD, lalu ada yang berbicara tentang Plh Sekda dan Sekda definitif. Itu sah-sah saja, tapi kami dari Partai Golkar sesuai pernyataan Ketua Fraksi belum mau menyampaikan apa yang diminta. Tapi, sudah bicara dengan Plh Sekda. Ini saya rasa tidak etis Ini agak jauh dari keinginan mau mengesahkan perubahan APBD 2018,” terangnya. “Golkar menganggap perubahan APBD ini sangat penting untuk kepentingan masyarkat. Terhadap statemen yang disampaikan oleh salah satu pimpinan DPRD, kami tidak sependapat. Sebab, di dalam unsur pimpinan dewan ada perwakilan Fraksi Golkar sebagai wakil ketua,” tandasnya. sumber berita