Kabargolkar.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Airlangga Hartarto, secara tegas menolak adanya politisasi agama menjelang Pemilu 2024.

Sebagaiman ketahui, politik suku agama ras dan antar-golongan (SARA) dan identitas sangat kental di Pemilu 2019.

Pemilu 2024 pun sangat rentan disusupi hal yang sama.

"Ya, tentunya kita tidak ingin adanya politik identitas," kata Airlagga seusai pelantikan Majelis Dakwah Islamiyah di Ponpens Yaspida, Sukabumi, Sabtu (5/11/2022).

Airlangga menyebut alasan menggelar pelantikan organisasi sayap partainya bernama Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, membuktikan bahwa Golkar dekat dengan pesantren.

"Ini menunjukkan, bahwa Golkar dekat dengan pondok pesantren dan membuktikan Golkar ada majelis dakwah yang mengurus umat," tuturnya.

Menurutnya, Partai Golkar yang memiliki organisasi kemasyarakatan di bidang dakwah dan mengurus umat, tentunya sangat erat kaitanya dan tidak dipisahkan.

"Di Golkar ada Satuan Karya (Satkar) Ulama yang mengurus umat. Jadi jangan didikotomikan antara partai yang juga mengurus umat," jelas dia.

Disinggung terkait pasangan Pilpres 2024 dan sikap Golkar yang di dalamnya ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN, Ailangga akan menyampaikannya di tahun 2023.

"Soal Pilres jadwalnya tahun depan," ucapnya. (tribunnews.com)