"Terdapat pula program usaha agrobisnis pertanian (PUAP) yang merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk pertani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Selain itu, terdapat pula kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) dan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menguraikan, peningkatkan sumber daya manusia yang terlibat langsung baik dalam internal dan eksternal UMKM sangat diperlukan. Internal UMKM adalah pelaku usaha UMKM, sedangkan eksternal UMKM adalah lembaga atau stakeholder yang berperan sebagai pendamping UMKM. Eksternal UMKM adalah melalui capacity building yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.

Pengembangan sumber daya manusia dari sisi internal UMKM adalah peningkatan dan penguasaan teknologi yang digunakan dalam melaksanakan UMKM, utamanya information technology (IT). Pemanfaatan IT akan memudahkan pelaku usaha untuk memasuki pasar global. Selain itu, diperlukan pendidikan yang berbasis peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM sebagai langkah dalam strategi pemberdayaan. Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial yang memberikan rasa tentram kepada masyarakat serta kesamaan sosial dan politik.

"Berbagai kebijakan telah diterbitkan pemerintah untuk mendorong kemajuan UMKM yang sangat berperan bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah terus berupaya baik di pusat dan daerah untuk mendorong UMKM agar dapat bangkit dan maju pasca pandemi Covid-19. Karena itu, saya mendorong rekan-rekan UMKM untuk bangkit, berjuang, dan terus berinovasi untuk mengembangkan usahanya. Manfaatkanlah media sosial, e-commerce untuk memasarkan usaha. Kembangkanlah pasar seluas-luasnya karena Internet dapat menembus batas jarak antar negara," pungkas Bamsoet.