Kabargolkar.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, seiring dengan peningkatan kebutuhan dan pemahaman masyarakat mengenai kualitas produk, para produsen kini dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Penerapan standar produk, menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, menjadi salah satu elemen penting bagi pelaku usaha, demi meningkatkan daya saing serta memperluas akses pemasaran.

Ketua KPC-PEN ini mengungkapkan, pemerintah sampai saat ini terus berupaya menjadi fasilitator dan katalisator, demi terciptanya pertumbuhan iklim usaha yang kondusif.

“Standardisasi juga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, dukungan infrastruktur mutu nasional dibutuhkan untuk meningkatkan penerapan standar di Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan persnya secara virtual, Kamis (1/12/2022).

Airlangga menuturkan, pemerintah juga telah memberikan pembinaan kepada UMKM, terkait standardisasi dan peningkatan daya saing dengan produk impor.

"Standardisasi bagi UMKM tersebut harus terus didorong karena UMKM terbukti mampu bertahan di tengah krisis dan menjadi penopang perekonomian nasional," ungkap Airlangga.

"Selain itu, standardisasi juga dapat memudahkan produk UMKM untuk ikut serta dalam pengadaan Pemerintah yang mewajibkan 40 persen anggaran belanja memprioritaskan produk UMKM," sambungnya.

Diketahui, dalam PP 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian juga mengamanatkan agar Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota dapat memberikan fasilitas non-fiskal kepada UMKM seperti pembiayaan dalam rangka sertifikasi SNI yang bersifat wajib.

Lebih lanjut, Airlangga menekankan, tentang pentingnya kolaborasi dan melakukan terobosan pada program yang difasilitasi Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, untuk mendorong produk UMKM agar dapat memiliki SNI.

Hal tersebut mengingat jumlah UMKM bersertifikasi saat ini masih di bawah 10 persen dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia.

“Sebagai apresiasi bagi pelaku usaha yang secara konsisten menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki kinerja yang luar biasa dan unggul,” tutup Airlangga.