kabargolkar.com - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali menyoroti banyaknya tata
kelola koperasi yang tidak sesuai dengan semangat koperasi, karena dalam praktiknya banyak yang disalahgunakan dengan berkedok investasi, pengumpulan dana, dan sebagainya. Masalah lain adanya gugatan pailit yang terjadi sehingga kondisi koperasi seperti terpinggirkan.

"Dua hal ini yang harus dicari solusinya," tegas Bamsoet saat menjadi keynote speaker secara daring dalam seminar "Kebangkitan Koperasi Indonesia: Transformasi Koperasi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045", Jumat (16/12/2022).

Seminar ini juga menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan ahli dan pakar. Selain Keynote Speaker, Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI; ada Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UMKM; Rizal Ramli, pakar ekonomi; Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, SH,MH; Dr. Indra Prawira; Dr. Dewi Tenty, SH,Mkn; Prof Dr. Isis Ikhwansyah; Imran Nating SH, MH; Ir Deddy Irja Pratama; Dr Defian Cori; Drs. Kusmana Hartadi; Untung Tri Basuki; dan H. Aun Gunawan SE.

Seminar ini memotret persoalan koperasi secara komprehensif, mulai dari regulasi, pengawasan, praktik koperasi, dan testimoni para pelaku koperasi yang sudah berhasil mengembangkan bisnis dengan skala besar.

Seminar yang diinisiasi oleh Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) bekerja sama dengan Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad), Lembaga Bantuan Hukum Pusat Studi Bumi Alumni (PSBA), Club Discussion Notaris Kelompencapir, dan Kelompok Studi Hukum FH Unpad ini juga dihadiri juga oleh para pemerhati koperasi, kalangan akademisi, serta para undangan. Seminar di selenggarakan di Kampus Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung.

Berkenaan dengan kondisi koperasi di Indonesia, Bamsoet juga melihat masih adanya persepsi bahwa koperasi adalah entitas ekonomi yang kuno dan ketinggalan zaman. Namun, ia menampik bahwa persepsi tersebut tidak sepenuhnya benar karena eksistensi koperasi justru berkembang di negara kapitalis.

"Dari data diketahui 100 koperasi terbaik di dunia ada di Amerika Serikat, yang merupakan pusat kapitalisme dunia," katanya.

Meski demikian, Bamsoet optimis jika koperasi dikelola dengan benar dan pemerintah memberikan dukungan.

"Koperasi di Indonesia bisa bangkit kembali dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional," ungkapnya.

Adapun, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UMKM, Ahmad Zabadi, mengatakan di tengah permasalahan yang terjadi, koperasi di Indonesia terus berkembang.

Jumlah total koperasi saat ini 127.846 unit dengan jumlah anggota mencapai 27.100.372 orang. Zabadi tidak menampik jika muncul berbagai permasalahan terkait Koperasi Simpan Pinjam yang digugat pailit oleh anggotanya serta praktek yang tidak benar.

"Kami saat ini sudah membentuk satgas untuk membantu dan menangani koperasi yang bermasalah," imbuhnya.

Hal lain yang sedang dilakukan adalah melakukan revisi UU Perkoperasian, untuk membentuk ekosistem perkoperasian di Indonesia. Revisi UU Perkoperasian tak lepas dari adanya Omnibus Law UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang hampir mendegradasi peran Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal pengawasan koperasi.

"Koperasi di Indonesia harus diawasi oleh lembaga yang memiliki otoritas, seperti halnya sektor keuangan dan perbankan yang diawasi oleh OJK, dan simpanan uangnya dijamin oleh LPS, ekosistemnya berlapis-lapis, nah inilah yang ingin kita kembangkan di perkoperasian," jelasnya