KemenKopUKM saat ini berbagi peran. KSP yang memiliki modal mayoritas dari luar anggota dan melayani simpan pinjam di luar anggota di awasi oleh OJK, sedangkan KSP yang hanya melayani anggota pengawasan ada di KemenKopUKM. Pihaknya juga mendorong agar koperasi yang berkembang adalah koperasi yang bergerak di sektor produksi, sektor riil, bukan hanya koperasi simpan pinjam.

Dalam seminar tersebut, pakar ekonomi, Rizal Ramli mengingatkan permasalahan koperasi saat ini bukan semata-mata soal aturan. Ia memberikan saran agar KemenKopUKM meminta koperasi-koperasi memperbaiki manajemen, salah satunya adalah dengan menerbitkan laporan keuangan secara terbuka dan periodik. Selain itu juga harus ada preferensi dalam membuat kebijakan. KemenKopUKM harus menetapkan target secara terukur mengenai perkembangan koperasi.

"Alokasi kredit untuk pelaku bisnis UMKM harus ditingkatkan, dari 14 persen menjadi 35 persen dan yang terakhir adalah koperasi harus melakukan transformasi melakukan digitalisasi," ungkapnya.