kabargolkar.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyinggung tentang netralitas instansi militer menyambut Pemilu 2024 yang perlu dilakukan Laksamana Yudo Margono seusai dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12).
"TNI harus tetap menjaga netralitas, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dengan menarik TNI dalam politik praktis," kata Bamsoet melalui keterangan persnya, Senin.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar (PG) itu juga membahas tentang kedaulatan Indonesia yang perlu dijaga Laksamana Yudo seusai dilantik menjadi Panglima.
Terutama, kata Bamsoet, TNI di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara. Sebab, kata dia, kawasan itu masih berpotensi dihadapkan pada berbagai konflik akibat ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan.
"Prinsipnya, tidak boleh ada sejengkal pun tanah, air, dan udara Indonesia yang diambil oleh pihak asing," ujar Bamsoet.
Ketua ke-20 DPR RI itu juga berharap Laksamana Yudo mewaspadai faktor eksternal soal potensi meningkatnya eskalasi ketegangan di Taiwan dan semenanjung Korea, hingga konflik bersenjata di beberapa negara, seperti Yaman, Ethiopia, Afghanistan, Myanmar, serta Rusia-Ukraina.
Selain itu, lanjut Bamsoet, TNI perlu mengantisipasi berbagai tantangan zaman yang lebih kompleks, lebih canggih, dan lebih rumit. Termasuk, ancaman dan rongrongan dari dengan Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
"TNI juga perlu makin mewaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara," jelas Bamsoet.
Laksamana Yudo Margono Laksamana Yudo Margono resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin ini.
Pelantikan itu sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91 TNI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada 19 Desember 2022. Yudo menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun akhir Desember 2022 ini.