Kabargolkar.com -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, meski PPKM dicabut, wabah virus corona (COVID-19) belum berakhir.

Politikus senior Partai Golkar ini pun memberikan himbauan penting kepada masyarakat Indonesia, setelah pemerintah resmi mencabut PPKM.

“Meski kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat telah dihentikan tetap kita semua harus waspada, pandemi belum sepenuhnya berakhir, kita tidak tahu ada mutasi baru yang mungkin timbul,” kata Luhut dikutip dari kanal di YouTube Kemendagri, Rabu (4/1/2023).

“Status pandemi masih tetap berlaku menunggu keputusan WHO, jadi saya mohon supaya semua bahasa kita sama, jadi Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, RS, semua Kepala RS, bahasa kita sama, tidak ada nanti berita simpang siur di luar,” sambungnya.

Oleh karena, Koordinator PPKM Jawa-Bali ini meminta semua pihak, untuk tetap mendorong penerapan protokol kesehatan hingga monitoring kasus Corona.

Dia juga meminta agar vaksinasi booster tetap dilaksanakan. “Monitoring kasus harus terus dilaksanakan, dan vaksinasi booster harus tetap didorong, peran masyarakat juga harus terus didorong untuk tetap jaga penerapan protokol kesehatan. Kita juga harus berikan contoh tadi mengenai vaksinasi ini, jangan berhenti,” tegas Luhut.

Lebih lanjut, Luhut juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan masker di rumah sakit. Dia meminta agar penggunaan masker kesehatan, khususnya di rumah sakit, terus dilakukan.

“Saya pikir penggunaan masker kesehatan, di rumah sakit misalnya, itu kita tetap wajibkan saja, saya kemarin di Amerika pergi ke RS ada kerja sama Indonesia dengan Amerika itu semua masih pakai masker, saya juga dengar dari teman-teman di Eropa, di Singapura juga masih pakai masker,” ujar dia.

“Jadi saya lihat di RSPAD semua masih pakai masker, karena itu, saya mohon semua RS masih pake masker, dan cuci tangan, dan juga tadi menurut saya vaksinasi itu perlu kita perhatikan dan implementasi PeduliLindungi tetap perlu kita perhatikan, gunakan khususnya untuk transportasi publik,” tutup Luhut.