[caption id="attachment_14060" align="aligncenter" width="640"] Rapat Paripurna Istimewa ke-XXX DPD Kaltim, Selasa 22 Oktober 2018 (kliksamarinda)[/caption] kabargolkar.com, SAMARINDA - Sejumlah anggota DPRD Kaltim mengusulkan sejumlah program pembangunan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Senin 22 Oktober 2018. Usulan tersebut berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) hingga perbaikan infrastruktur. Misalnya, Sapto Setyp Pramono dari Fraksi Golkar. Menurut Sapto, saat ini Kaltim memerlukan upaya peningkatan PAD untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat serta mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. “Saya kira perlu atensi khusus untuk melakukan pembahasan menyangkut soal peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor perkebunan seperti sawit. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini,“ ujar Sapto, dalam interupsinya pada Rapat Paripurna Istimewa, Selasa 22 Oktober 2018. Selain itu, dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun tersebut, interupsi juga datang dari Syarkowi V. Zahry. Politisi Golkar ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap program Gubernur Kaltim sebelumnya, yaitu Awang Faroek Ishak. Menurut Syarkowi, sejumlah program pembangunan belum selesai sehingga memerlukan tindak lanjut dari pemerintahan Gubernur Kaltim yang baru. “Terkait program Gubernur Awang Faroek Ishak yang belum selesai, penting sekali untuk dievaluasi progranm yang belum selesai. Misalnya, di sektor pendidikan di lapangan banyak program yang belum selesai, terutama setelah adanya pengalihan tanggung jawab dari Kabupaten dan kota ke pihak Provinsi,“ ujar Syarkowi. Selain itu, Syarkowi juga menyoroti kerjasama dengan pihak lain yang sudah berjalan selama ini. Namun, karena perhatian yang berkurang, perlu langkah lanjutan serta peningkatan sistem dan pola kerjasama tersebut untuk menghasilkan out put yang baik. Syarkowi juga memberikan catatan pada persoalan lingkungan hidup, terkhusus persoalan tambang. Titik tekan Syarkowi salah satunya yaitu terhadap belum tuntasnya peran tim pengawas yang dibentuk Pemprov Kaltim karena terkendala berkurangnya pembiayaan terhadap lembaga tersebut. “Tim hasil pembahasan Perda tapi tim itu tidak berjalan nyaris tidak dibiayai APBD,“ ujarnya. Catatan Syarkowi lainnya adalah pada persoalan infrastruktur. Hal itu menjadi komitmen bersama dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada pada saat ini, seperti jalan provinsi yang belum diselesaikan. Terakhir adalah usulan Syarkowi agar pembahasan anggaran seharusnya sudah ada kesepakatan untuk KUA PPAS APBD 2019 pada 15 Oktober 2018. “Ini belum ada kesepakatan. Padahal ada 16 tahapan yang harus ditempuh. Sehingga perlu adanya percepatan pembahasan APBD 2019,“ ungkap Syarkowi. (kliksamarinda)