adalah kebebasan dan kesetaraan dalam masyarakat. Di Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. “Pers sebagai pilar keempat demokrasi tumbuh menjadi saluran yang efektif bagi penyampaian kritik kepada pemerintah, lembaga perwakilan dan lembaga-lembaga lainnya. Kelompok-kelompok sipil berkembang pesat dan berperan dalam setiap penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyusunan Undang-undang,” ujar Bamsoet. Tak hanya itu, pengangkatan pejabat publik semuanya dipilih oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia juga terdapat lembaga semi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan bagi masyarakat. Antara lain,  Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi Publik, Ombusman, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Kepolisian serta Komisi Kejaksaan. “Indonesia juga berhasil melaksanakan otonomi daerah. Dulu pertumbuhan ekonomi hanya ada di Jakarta dan sekitarnya, sekarang banyak daerah yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Otonomi daerah menjadi solusi bagi ancaman perpecahan, sekaligus dapat menciptakan pemerataan pembangunan,” ujar Bamsoet. Legislator Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menandaskan, dengan demokrasi dan ekonomi yang stabil, Indonesia tampil di dunia internasional dengan penuh percaya diri. Banyak prakarsa yang dilakukan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Sejak tahun 2008 Indonesia memelopori Bali Democracy Forum yang diikuti 20 negara guna memperkuat kapasitas dan institusi demokrasi di negara-negara Asia. Indonesia juga aktif mengambil peran dalam isu-isu perdamaian dan kemanusiaan, seperti penyelesaian konflik di Mindanau Pilipina Selatan, Myanmar, Afganistan  serta Palestina. "Selain itu, Indonesia aktif dalam forum-forum ekonomi internasional, seperti IMF, World Bank, APEC, World Economic Forum, AFTA, NAFTA. Baru-baru ini Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 yang dikuti 4.000 orang lebih dari 189 negara di seluruh dunia,” kata Bamsoet. Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, DPR RI  ikut aktif memperkuat peran diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional, baik bilateral maupun multilateral. DPR berhasil membangun hubungan yang baik dengan parlemen negara-negara di dunia. Hubungan ini sangat penting guna membangun saling pengertian terutama terkait dengan isu-isu seputar keamanan,  perdamaian, kelautan dan lingkungan. “Sebagai komitmen menjalankan idelogi Pancasila dan amanat pembukaan UUD 1945, DPR selalu aktif di berbagai organisasi internasional untuk menyuarakan toleransi dan perdamaian dunia. Antara lain dalam forum Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta masih banyak lagi forum parlemen dunia lainnya,” pungkas Bamsoet. (*)