Kabargolkar.com - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan sepakat 100 persen menolak gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Alasannya, mereka menyatakan ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Airlangga.

Kesepakatan itu dikeluarkan dalam agenda Silaturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Golkar se-Indonesia di Bali pada Minggu, 30 Juli 2023.

"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, di Badung.

"Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto," ucapnya menegaskan.

Ahmad Doli mengatakan, pertemuan itu dilakukan atas inisiatif 38 Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia. Bali menjadi tempat pertemuan karena mudah dijangkau DPD se-Indonesia.

Hasil pertemuan silaturahmi DPD dan DPP Golkar

Adapun hasil pertemuan dengan Airlangga Hartarto itu telah memperbincangkan beberapa hal. Pertama, Doli mengungkapkan selama 3-4 tahun terakhir, semua DPD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan pemenangan Pemilu 2024.

“Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini," ucap Ahmad Doli.

Atas dasar itu, dia menegaskan akan berkomitmen satu komando di bawah kepemimpinan Airlangga untuk menyelesaikan seluruh agenda dalam lima tahun hingga akhir periode 2024 mendatang.

Kedua, Doli mengatakan terkait urusan Pilpres 2024, DPD Partai Golkar se-Indonesia sepakat menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Airlangga Hartarto untuk menentukan Capres dan Cawapres. Hal itu sebagaimana hasil dari yang sudah diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas.

"Kami sudah melihat selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Berikutnya kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi," katanya.