kabargolkar.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang
Soesatyo menekankan tahun 2024 adalah penanda penting dalam demokrasi di Indonesia. Pada 2 Juli 2023 lalu, KPU RI telah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) nasional yang ternyata mencapai hampir 205 juta pemilih, dengan lebih dari 50 persen pemilih perempuan. Di beberapa provinsi besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, rata-rata jumlah pemilih mencapai 30-an juta pemilih. Sebagai gambaran, jumlah pemilih di Jawa Barat yang mencapai 35 juta orang, lebih banyak daripada jumlah penduduk Australia yang sekitar 27 juta orang.

Para pemilih akan memberikan suara di lebih dari 820 ribu TPS untuk memilih presiden dan wakil presiden RI, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Total ada 20.462 kursi di lembaga-lembaga legislatif yang akan diperebutkan oleh lebih dari 200 ribu calon anggota legislatif.

"Pemilu di Indonesia sangat kompleks, dengan biaya yang sangat mahal. Dana yang dikelola oleh KPU RI saja mencapai hampir Rp 77 triliun, belum termasuk dana yang dikelola lembaga-lembaga lain untuk menopang aktivitas pemilu, termasuk di TNI dan Polri. Pemilu memang mahal, namun itulah biaya yang harus dikeluarkan untuk menegakkan demokrasi secara prosedural," ujar Bamsoet dalam Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), secara virtual dari Jakarta, Rabu (23/8/23).

Turut hadir antara lain, Ketua Umum LDII K.H. Chriswanto Santoso, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Prof. Singgih Tri Sulistiyono, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Paramadina Public Policy Institute Abdul Malik Gismar, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof. Yudi Latif.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di negara-negara Asia Tenggara khususnya dan Asia pada umumnya, pengelolaan Pemilu termasuk yang paling tertata dan kerap dijadikan rujukan. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan. Misalnya terkait regresi demokrasi. Sejak tahun 2020, sudah ada beberapa publikasi, antara lain Thomas Power dan Eve Warburton (tahun 2020) yang menyoroti kekhawatiran demokrasi di Indonesia bergerak dari stagnasi menuju regresi dalam satu dekade terakhir.

"Sedangkan laporan Democracy Index dari the Economist Intelligence Unit tahun 2022 mencatat Indonesia memperoleh skor demokrasi yang sama pada tahun 2021, yaitu 6,71 dari 10. Tetapi secara ranking demokrasi Indonesia mengalami penurunan, dari posisi 53 ke posisi 54 dari total 167 negara," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, persoalan lainnya yakni politisasi identitas yang menjadi lebih jelas dalam beberapa tahun terakhir di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam tiga edisi terakhir pemilihan, yakni Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pemilu 2019 telah terjadi polarisasi politik yang begitu besar. Hal tersebut tampaknya masih akan terus berlanjut pada Pemilu 2024, lantaran perbedaan afiliasi politik di antara masyarakat