Kabargolkar.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi tuan rumah
jamuan makan malam bagi 28 perwakilan negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Pertemuan ini bertujuan untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia, dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menekankan perlunya kerja dan aksi bersama untuk menghadapi tantangan global, yang berkembang signifikan.

Dinamika geopolitik yang terjadi menciptakan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi serta menghambat aliran perdagangan, investasi dunia, dan melemahkan perekonomian dunia.

Dampak dari pandemi Covid-19 dan krisis finansial global, masih dirasakan mayoritas masyarakat global.

Menko Airlangga menyampaikan fakta performa perekonomian Indonesia, yang tetap terjaga solid.

Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen di Kuartal II-2023 atau 5,11 persen di sepanjang Semester I-2023.

Neraca perdagangan melanjutkan tren positif selama 38 bulan berturut-turut, surplus 7,82 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 119,62 triliun pada Triwulan II 2023.

Hal tersebut turut menjadi modalitas Indonesia, dalam berproses untuk menjadi anggota OECD. Selain profil sebagai negara demokratis, mitra strategis bagi OECD dan negara anggota OECD, hingga peran kepemimpinan global yang telah teruji, antara lain melalui Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.

“Tadi, dalam pertemuan sambil makan malam, seluruh Duta Besar yang hadir, satu-persatu menyatakan dukungan kepada Indonesia. Tentunya, Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para Duta Besar ini penting. Sebab, akan ada pertemuan di Pertemuan Tingkat Kepala Perwakilan OECD di bulan September, yang memutuskan apakah usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD diterima oleh seluruh negara, atau tidak. Jumlah negara yang di OECD, saat ini ada 38,” papar Menko Airlangga.

Keanggotaan Indonesia pada OECD, diyakini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Indonesia perlu untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi, untuk mencapai tujuan strategis nasional.

Indonesia memerlukan sarana dan pendekatan baru, untuk memandu para pembuat kebijakan untuk bergerak maju. Terutama, dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional.

"Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia, dapat mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD, dalam memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis. Khususnya pada reformasi lingkungan, sosial dan tata kelola," papar Menko Airlangga.

"Selain itu, kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada. Seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” imbuhnya.

Bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara.

Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.

Kemitraan dengan Indonesia, juga untuk memastikan bahwa no one should be left behind, yang mana sejalan dengan misi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afrika minggu ini guna menjalin kemitraan dan peluang kerja sama.

Menko Airlangga juga menjelaskan, dengan menjadi negara anggota OECD, Indonesia dapat lolos dari middle income trap, seperti halnya Korea Selatan.

“Jadi yang pertama, Indonesia masuk dalam critical part, periode krisis masuk dalam negara dari 5