[caption id="attachment_15319" align="alignnone" width="1280"] Kian maraknya sistem digitalisasi membuat Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamoset) mendorong seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk memperkuat proteksi seluruh data. [foto: eunews.it][/caption]Kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong seluruh kementerian untuk memperkuat proteksi terhadap seluruh data yg terdapat di dalam situs-situs resmi yang ada, guna mencegah terjadinya praktik peretasan. Hal tersebut dikatakan Bamsoet menyikapi persoalan masih lemahnya situs resmi milik kementerian/lembaga pemerintah yg terus menjadi sasaran para peretas. Diketahui, kasus terbaru terjadi pada Jumat (9/11) Bareskrim @DivHumas_Polri menangkap 4 pelaku peretasan yg tergabung dalam kelompok Blackhat meretas situs kantor milik swasta di Sulawesi Tenggara dengan metode defacing (mengubah tampilan situs). Bamsoet pun mendorong kepada seluruh Kementerian atau Lembaga Pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yg berkompeten, terutama di bidang teknologi informatika. "Sehingga dapat meng-counter peretasan yang dilakukan oleh hacker/peretas," ujarnya. Selanjutnya Bamsoet mendorong Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI untuk terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut dan mengusut jaringan ataupun kelompok yg tergabung dengan memantau seluruh aktivitas ilegal di dunia maya. "Serta menindak tegas para pelaku dengan memberikan efek jera sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat hasil retasan tersebut mengandung unsur SARA, radikalisme, dan unsur-unsur lainnya yang berpotensi menimbulkan polemik," tambahnya. Kemudian Bamsoet mendorong BSSN RI bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) untuk melakukan deteksi dini terhadap seluruh situs-situs resmi milik instansi pemerintah dari berbagai ancaman kejahatan siber sebagai upaya dalam memperkuat perlindungan data di dunia maya. "Mendorong pemerintah untuk memiliki strategi nasional keamanan siber yang mengatur prosedur operasi standar dilevel teknis," tandasnya. [*]