Kabargolkar.com - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyoroti terjadinya bentrok antara penduduk Pulau Rempang dan aparat keamanan, sebagai imbas dari masalah pengembangan kawasan ekonomi baru proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang dan Galang, Batam. 

Bamsoet panggilan akrabnya mengatakan hingga kini, permasalahan antara Pemerintah dengan masyarakat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, masih belum usai.

Diantaranya belum semua masyarakat yang terdampak rencana proyek Rempang Eco-City sepakat untuk direlokasi dari tempat tinggalnya. 

"Saya meminta aparat Kepolisian untuk tidak melakukan kekerasan dan menggunakan kekuatan berlebih terhadap masyarakat Rempang, tetapi dengan lebih mengedepankan pendekatan humanisme dan bersama pemerintah untuk membuka ruang dialog untuk menciptakan win win solution," kata Bamsoet dalam keterangannya yang diterima Senin (18/9/2023).

Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga meminta pemerintah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM yakni agar rencana pembangunan industri tersebut dilakukan tanpa harus menggusur warga setempat.

Pemerintah dan aparat menyelesaikan seluruh proses penanganan masalah di Pulau Rempang dengan cara yang lembut dan baik, serta tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, yakni sejumlah penawaran, baik hunian sementara, hunian tetap, hingga sertifikat hak milik/SHM," pintanya.

Bamsoet juga menegaskan pemerintah menyosialisasikan secara jelas kepada masyarakat setempat terkait penawaran yang diberikan oleh pemerintah, dan meminta pemerintah juga mendengarkan keluhan dan pendapat masyarakat setempat terkait rencana pemerintah tersebut.

Pemerintah dan aparat menyelesaikan seluruh proses penanganan masalah di Pulau Rempang dengan cara yang lembut dan baik, serta tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, yakni sejumlah penawaran, baik hunian sementara, hunian tetap, hingga sertifikat hak milik/SHM," pintanya.

Bamsoet juga menegaskan pemerintah menyosialisasikan secara jelas kepada masyarakat setempat terkait penawaran yang diberikan oleh pemerintah, dan meminta pemerintah juga mendengarkan keluhan dan pendapat masyarakat setempat terkait rencana pemerintah tersebut.