[caption id="attachment_15477" align="aligncenter" width="695"] Amirah Kaca menerima kunjungan mahasiswa Universitas Boneo, Tarakan (15/11/2018) (IG @amirahkaca)[/caption] kabargolkar.com, TARAKAN - Sebagai daerah pemekaran, baru pada tahun 2019 Provinsi Kalimantan Utara akan memiliki wakilnya sendiri, setelah sebelumnya bergabung dalam daerah pemilihan (dapil) Kaltim-Kaltara. Partai Golkar pun akan berupaya keras untuk merebut kursi dari dapil Kaltara lewat para calegnya. Demikian pula para Caleg Partai Golkar pun akan memaksimalkan peluang untuk menarik simpati rakyat di dapil tersebut, seperti yang dilakukan oleh Amirah Kaca. Sebagai caleg perempuan Partai Golkar yang masih berusia muda, dirinya merupakan caleg potensial yang dapat menarik simpati pemilih generasi millenial di dapilnya. Amirah Kaca adalah caleg DPR RI Dapil Kaltara nomor urut 3. Pada Kamis (15/11/2015) pagi mendapat kunjungan dari sekelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang berniat mewawancarainya untuk tugas perkuliahan. Hal ini diungkapkannya lewat akun instagramnya @amirahkaca. Sebagai generasi muda, Amirah Kaca paham, salah satu cara berkomunikasi dan menarik simpati generasi milenial adalah dengan memaksimalkan media sosial. [embed]https://www.instagram.com/p/BqL07gHHcZW/[/embed] Sosok yang pernah bekerja di World Bank ini mengapresiasi pertanyaan para mahasiswa. Menurutnya, banyak pertanyaan menarik dari para mahasiswa,  mulai dari pertanyaan tentang sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sampai dengan pendapatnya mengenai praktek uang. "Saya tidak bisa memberikan jawaban pendek tetapi intinya meskipun secara prosedural Indonesia sudah berdemokrasi, secara substansi masih belum (contohnya maraknya kecurangan)," demikian komentarnya menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa tersebut. Alumnus ITB Teknik Industri angkatan 2006 ini mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan kritis para mahasiswa tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Terkait dengan Pemilu 2019, menurutnya hal tersebut adalah alat utama tegaknya demokrasi  untuk mendukung produk-produk legislasi sesuai nilai luhur Pancasila. "Pemilu yang demokratis tetap menjadi alat utama untuk memastikan bahwa pejabat publik yang terpilih dapat menghasilkan produk legislasi dan kebijakan yang adil dan mendukung pemerataan sehingga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," pungkasnya. (tim liputan)