menuliskan peran ARB semasa gerakan mahasiswa 1966, yang walaupun terhitung yunior tetapi sangat antusias menjadi aktivis, sampai mobil dan bensin untuk berdemonstrasi saja dibantu oleh ARB. Pengalaman semasa aktivis itulah yang membentuk pandangan ARB bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran jasmani serta rohani, namun beliau juga tidak ingin demokratisasi hanya di tingkat permukaan saja tanpa ada keterlibatan rakyat. “Sejatinya (dalam demokrasi) justru perdebatan konseptual itulah yang harus dikedepankan, bila kita ingin menjadikan demokrasi sebagai jembatan menuju kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” tegas bapak tiga anak dan sembilan cucu tersebut. Karena percaya dengan jalan demokrasi itulah ARB aktif mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam penyelesaian konflik Indonesia dengan OPM, Kemenko Kesra mendirikan rumah-rumah untuk rakyat, membuka kebun untuk bercocok tanam, serta pembangkit listrik tenaga matahari dan air. Hasilnya tidak sia-sia, banyak anggota OPM yang turun gunung dan menyatakan kembali setia pada NKRI. “Saya peluk mereka yang baru keluar dari dari hutan. Mereka berikan senjata-senjata mereka pada kami. Beberapa kali saya memimpin dan menghadiri acara penyerahan diri dan sumpah setia itu,” cerita ARB dalam blognya. Penyerahan senjata bahkan sampai di daerah perbatasan Papua Nugini, beberapa panglima menyerah hingga tinggal dua saja panglima OPM yang belum menyerah, sementara Nicholas Youwe salah satu pendiri OPM sudah berusia tua dan tinggal di negeri Belanda. [caption id="attachment_15522" align="aligncenter" width="1024"] ARB menerima Nicholas Youwe, salah satu pendiri OPM yang akhirnya menjadi Warga Negara Indonesia.[/caption] “Saat itu bisa dikatakan sayap militer OPM sudah bisa diatasi, tinggal sayap diplomasinya, saya juga mengusulkan Presiden SBY menemui Nicholas Youwe, akhirnya Nicholas jadi WNI, setelah itu dia mengatakan ke anggota jaringannya di luar negeri dan dunia internasional bahwa OPM sudah selesai,” tulis ARB dengan bangga. Visi Negara Kesejahteraan 2045 Penanganan bencana kelaparan di Yahukimo, menghadapi kelompok bersenjata OPM dengan pendekatan kesejahteraan, menguatkan tekad ARB untuk menyusun Visi Negara Kesejahteraan 2045 saat beliau menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2016. Aburizal Bakrie yang pernah menjadi anggota MPR 1988-1998 dari Fraksi Utusan Golongan mewakili Kamar Dagang dan Industri (KADIN), terinspirasi dari tersusunnya rencana pembangunan Indonesia saat MPR memiliki wewenang menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), di mana Visi Negara Kesejahteraan bagaikan GBHN bagi partai berlambang beringin tersebut. Ketua Umum KADIN 1993-2003 tersebut optimis perekonomian Indonesia yang dilanda krisis sejak 1998 akan semakin membaik, terbukti pertumbuhan ekonomi semasa awal Reformasi 1998 berada pada angka 2-3 persen menjadi 5-6% pada tahun 2008. Oleh karena itu, saat Aburizal Bakrie menjadi Ketum Partai Golkar, beliau menyusun sebuah tim yang diketuai Theo Sambuaga dibantu Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, Erwin Aksa dan lain-lain untuk berkeliling perguruan tinggi se-Indonesia dalam rangka menyusun Visi Negara Kesejahteraan 2045. Visi Negara Kesejahteraan 2045 tersebut berisi program-program konkret untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju sebelum mencapai usia ke-100 tahun, dengan target antara lain pendapatan per kapita Indonesia mencapai USD 41.000-43.000 pada 2045. Visi tersebut juga mengutamakan perbaikan institusi demokrasi, di mana target pencapaian indeks demokrasi di tahun 2012 sebesar 6,76 menjadi 9 pada tahun 2045, kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum juga diupayakan mencapai angka 7 atau sangat bebas. Visi Negara