kabargolkar.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan
Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya setiap personil TNI untuk menjaga netralitas sebagai amanat reformasi, dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024 yang semakin menghangat. Seluruh keluarga personil TNI juga wajib menjaga kondusivitas bangsa, agar jangan sampai Pemilu 2024 berujung dengan perpecahan.

Sebagai warga kehormatan TNI AL dan juga penerima Brevet Baret Ungu Korps Marinir TNI AL serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam TNI AL dan Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, Bamsoet mengapresiasi kontribusi personil TNI AL, khususnya Korps Marinir dengan julukan "Hantu Laut" Baret Ungu, yang selalu berhasil meredakan kerusuhan dan menenangkan massa demonstrasi di penghujung aksi. Tanpa pukulan, tanpa tendangan, massa rusuh bisa bubar, dengan melakukan pendekatan yang humanis dan persuasif untuk menciptakan kondusivitas.

"Kita tentu berharap jangan sampai sebelum maupun sesudah penyelengggaraan Pemilu 2024 terjadi demonstrasi besar-besaran yang berpotensi rusuh. Hak masyarakat untuk menyatakan pendapat memang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, namun pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerugian apalagi permusuhan. Jika sampai ada potensi rusuh, saya yakin dan percaya keluarga besar TNI AL diminta atau tidak diminta, pasti siap membantu aparat kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPP Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (DPP FKPPAL), di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Minggu (19/11/23).

Turut hadir antara lain, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut Mayjen TNI (Mar) Markos, Ketua Umum DPP FKPPAL Ariadi Kusumadi, dan Ketua Panitia/Ketua DPD FKPPAL Jakarta Metro Tommy Hutapea.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain dengan FKPPAL, MPR RI juga telah bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI maupun penerimaan aspirasi dengan keluarga besar TNI lainnya. Antara lain dengan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Perhimpunan Putra dan Putri TNI Angkatan Udara (P3AU), serta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI).

"Dalam berbagai kesempatan tersebut, saya senantiasa mengajak kepada keluarga besar TNI untuk menjaga dan menghormati konstitusi yang ada pada saat ini. Tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh sehingga berpotensi memecah belah bangsa. Kendati banyak pihak menilai konstitusi yang ada saat ini telah mengalami banyak perubahan bahkan jauh dari pemikiran para Bapak pendiri bangsa, namun pada hakikatnya, konstitusi yang ada pada saat ini merupakan cerminan perjalanan sejarah bangsa. Dalam setiap perubahannya, sudah dilakukan secara konstitusional. Apabila dirasa masih ada kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan secara menyeluruh atau kembali ke UUD 1945 sebelum amandanen pasca reformasi, ada mekanisme konstitusional yang tersedia dalam konstitusi kita, yaitu mekanisme amandemen," jelas Bamsoet