Kabargolkar.com - Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) membongkar, surat tugas untuk
bakal calon kepala daerah tidak hanya diberikan kepada satu kader di daerah yang sama di seluruh Indonesia. Tetapi jumlahnya, bisa dua surat tugas yang sama, bahkan lebih.

Hal itu dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebagai bagian dari strategi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, sekaligus ajang seleksi untuk menentukan calon terbaik yang akan diusung Partai Golkar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Ketua BSN DPP Partai Golkar, Syahmud Basri Ngabalin mengungkapkan, tidak hanya di Jawa Barat (Jabar), di beberapa kabupaten/kota di provinsi lain di Indonesia pun, DPP Partai Golkar ada menerbitkan lebih dari satu surat tugas kepada kader di kabupaten/kota yang sama untuk maju sebagai calon kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024 nanti.

Seperti halnya di Kota Cimahi, DPP Partai Golkar menugaskan Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ali Hasan serta Kader Partai Golkar, M. Firaldi Akbar Zulkarnain untuk maju menjadi Calon Wali Kota Cimahi pada Pilkada 2024.

"Bukan (surat tugas) ganda, Golkar memiliki strategi bahwa Golkar bukan mencari calon kepala daerah tapi Golkar merekrut sebanyak-banyaknya calon kepala daerah untuk bisa meraup suara," ujar Syahmud saat pembagian 1.300 paket sembako Bacawalkot Cimahi, M. Firaldi Akbar Zulkarnain di Lapangan Rusunawa Cibeureum, Kota Cimahi, Senin, (4/12).

Diterangkan Syahmud, dengan banyaknya kandidat calon kepala daerah di setiap kabupaten/kota, suara bagi Partai Golkar akan membludak. Maka dari itu, di seluruh daerah se-Indonesia, Partai Golkar banyak menunjuk fungsionaris partai untuk menjadi calon kepala daerah.

"Jadi semakin banyak kandidat yang kita munculkan dalam perhelatan Pilkada nanti, dia akan membantu teman-teman yang hari ini Caleg untuk bisa meraup suara," ucapnya.

Sebelum memberikan mandat bagi kader menjadi calon kepala daerah untuk Pilkada nanti, dia memaparkan, dalam satu wilayah daerah pemilihan (Dapil), Partai Golkar pun melakukan terobosan dengan membuka ruang sebesar 200% bagi kader dan lainnya untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg). Setelah terjaring kuota 200%, DPP melakukan seleksi menjadi 150% kemudian menjadi 100% sesuai jumlah kursi di wilayah Dapil.

Hal yang sama dilakukan DPP untuk fungsionaris kepala daerah. Partai Golkar merekrut sebanyak-banyaknya calon kepala daerah yang tertarik untuk bertarung menggunakan kendaraan politik Partai Golkar.

"Makanya tidak ada penggandaan dan lain sebagainya. Mereka disuruh bersaing supaya kita bisa melihat nanti apakah benar para kandidat ini memiliki Grassroots yang banyak atau enggak, dia memiliki angka penerimaan masyarakat seperti apa," terangnya.

Diakui Syahmud, sebagai kader potensial, M. Firaldi Akbar Zulkarnain memiliki jaringan yang luas berskala nasional. Terbukti, dengan banyaknya dukungan dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) VI yang berasal dari seluruh Indonesia termasuk dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

"Saya selaku orang DPP melihat hal itu sebagai sesuatu yang berbeda dengan kandidat-kandidat yang lain, saya berharap kandidat yang lain bisa melakukan hal yang sama," ungkapnya