kabargolkar.com - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo
(Bamsoet) menuturkan, pondok pesantren memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang selaras dengan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat.

Tidak hanya sampai di situ, kiprah dan kontribusi pondok pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga telah tercatat dalam tinta emas sejarah perjuangan bangsa. Banyak para tokoh agama, alim ulama, para santri yang menjadi bagian penting dan menjadi salah satu pilar pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Dewasa ini, orientasi untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia, sebagaimana yang diajarkan di pondok pesantren, menjadi semakin penting. Apalagi di tengah derasnya arus globalisasi dan lompatan kemajuan teknologi informasi yang menawarkan nilai-nilai yang tidak selaras dengan jatidiri bangsa, ideologi dan dasar negara kita, Pancasila," ujar Bamsoet, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR saat kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah hari ke-2, di Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (19/1).

Acara dihadiri Ketua Yayasan Rubath Al-Kahfi Somalangu Fauhan Fawaqi, Direktur Akademi Komunitas Al-Kahfi Mohamad Baefi Soamalang, Ovia Afitrihaqi, Kepala SMA Islam Al-Kahfi Somalangu Ovia Afitri, Kepala SMK Ma’arif 3 Somalangu Hidayat Aji Pambudi, Kepala SMP Islam Al-Kahfi Somalangu Ulfa Nursolikhah, dan tentunya para santri.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, seiring perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila telah mengalami pasang dan surut dalam pusaran dinamika zaman. Melampaui berbagai dimensi perubahan sosial dan melewati berbagai ujian kebangsaan. Dalam kaitan ini, setiap elemen bangsa, termasuk dari kalangan pondok pesantren, memiliki peran penting untuk berdiri di garda terdepan 'membela' Pancasila.

Urgensi untuk 'membela' Pancasila bukan tanpa dasar. Berdasarkan serangkaian hasil survei tentang Pancasila ditemukan relevansi dan kontekstualitas argumen yang mendasari pentingnya merawat dan memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Bamsoet menerangkan, hasil survei Media Survei Nasional (Median) yang dilakukan pada periode 30 Mei-3 Juni 2021, menemukan fakta bahwa sebanyak 49 persen responden berpandangan bahwa Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain itu, survei Pusat Studi Pancasila UGM bersama Indonesia Presidential Studies juga mencatat bahwa hanya 90,6 persen responden menyatakan setuju dengan pandangan bahwa Pancasila adalah Ideologi NKRI. “Artinya, masih ada 9,4 persen yang memiliki pandangan berbeda," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad ini melanjutkan, hasil survei Litbang Kompas dan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia pada 2022, mencatat hanya 28,6 persen siswa yang memahami Pancasila di ruang kelas, sementara 2,7 persen siswa memahaminya dari media sosial. Sementara, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan fakta yang memprihatinkan bahwa hanya 64,6 persen publik yang bisa menyebutkan dengan benar semua rumusan sila dalam Pancasila.

"Di samping itu, masih ada 12,3 persen publik yang tidak bisa menyebutkan dengan benar satu pun rumusan sila dalam Pancasila