[caption id="attachment_16807" align="aligncenter" width="667"] Wapres Jusuf Kalla (Juneka/Jawa Pos)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Terkait kasus HAM, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku ada pihak-pihak yang menilai penuntasan kasus-kasus tersebut di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jalan di tempat. Menurut JK, adanya ketidakpusan tersebut karena pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga jalan di tempat. Sehingga Jokowi terkena dampaknya. “Tapi masalahnya Pak Jokowi itu kena residu masa lalu yang tidak terselesaikan yang sudah sekian lama berkepanjangan,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12). Sehingga menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, dari bergantinya pemerintahan, terputus soal penyelesaiannya. Ini karena lima tahun pemerintah berjalan kasus itu belum juga selesai. Kemudian dilimpahkan ke pemerintah selanjutnya. “Sehingga ada yang putusan dan hilang. Kemudian sekarang diterima residunya Pak Jokowi,” katanya. Masyarakat yang menuntut penyelesaian kasus HAM cepat diselesaikan kata JK, karena tidak melihat situasinya tidak mudah. Padahal kasus itu sudah terlalu lama hingga 20 sampai 30 tahun. Namun demikian walaupun sulit, pemerintah tetap berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini mengendap dan belum terselesaikan. “Intinya pemerintah tetap berkomitmen dan tidak akan melepas tanggung jawab,” pungkasnya. (radarbogor)