kabargolkar.com, BANJARMASIN -
Pemprov Kalsel sejak awal tahun tadi ternyata telah menaikkan bantuan untuk partai politik (banpol). Anggaran yang dikeluarkan Pemprov mencapai Rp2,2 miliar lebih, naik dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp1,5 miliar. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel Taufik Sugiono melalui Kabid Politik, Riza R.F mengungkapkan, sebelum pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2018 yang mengatur kenaikan bantuan untuk parpol, Pemprov sudah menaikkan duluan. “Sudah kami naikkan duluan, begitu pula dengan tahun 2019," ucapnya seraya mengatakan 2019 anggaran juga disamakan dengan 2018 (lihat grafis). Lalu siapa partai yang paling banyak mendapatkan bantuan Pemprov? Dari data Kesbangpol Kalsel, Partai Golkar paling banyak mendapatkan dana parpol ini. Nilainya mencapai Rp532.856.400. Maklum, karena Partai Golkar ini memperoleh suara terbanyak di Kalsel. Mereka memperoleh 444.047 suara pada Pemilu 2014 lalu. PDI Perjuangan berada di urutan kedua. Mereka mendapat bantuan parpol ini tiap tahun dengan nominal Rp272.437.200. PDI Perjuangan mendapat suara sah pada Pemilu lalu sebanyak 227.031. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalsel, Supiansyah mengatakan kenaikan dana bantuan parpol ini sangat berarti. “Biaya operasional partai lumayan tinggi. Dana parpol ini sangat membantu,” kata Supian yang mengatakan dana bantuan ini 60 persennya dipakai untuk pengkaderan. Hal senada dikatakan oleh Ketua DPW PPP Kalsel, Aditya Mufti Ariffin. Menurutnya Partai sangat membutuhkan dana ini untuk menjalankan roda kepartaian. Meski demikian, dia menyebut, bantuan yang didapat pihaknya selama ini hanya bisa digunakan untuk operasional dan pendidikan politik saja. “Paling tidak ini mengurangi beban partai dalam hal pendanaan. Kalau tidak dari mana Parpol mendapat dana untuk melakukan kegiatan dan lainnya?” kata pria yang akrab disapa Ovie itu. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)mengusulkan ada kenaikan banpol lagi.Meski pemerintah pusat mengaku masih pikir-pikir. Pasalnya, banpol sudah naik cukup signifikan. Yakni, dari sebelumnya Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara di tingkat pusat dan Rp1.200 di tingkat provinsi. Berbicara soal wacana kenaikan jumlah banpol, Ovie mengaku sangat setuju. Pasalnya cakupan penggunaan juga akan diperluas oleh parpol. PPP Kalsel sendiri, pada Pemilu 2014 lalu memperoleh 172.127 suara sah. Jika dikalikan dengan 1 suara Rp1.200, maka parpol dengan lambang Kakbah ini mendapat bantuan Rp206.552.400. Sekretaris DPW PKS Kalsel, Awan Subarkah menyebut bantuan dana Parpol ini sangat berarti. “Kami akui, biaya kegiatan partai lumayan besar. Seperti pengkaderan hingga pelatihan,” ujarnya. Sementara itu, atas usulan KPK, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Dalam Negeri Laode Ahmad Balombo menyatakan, pihaknya belum bisa berbicara banyak. Wacana ini sendiri kembali menguat pasca penandatanganan komitmen 16 parpol tentang sistem integritas partai politik (SIPP). Menurut Ahmad, usulan tersebut perlu kajian bersama. Juga kesepakatan bersama dari pihak-pihak terkait. ”Jadi kami belum bisa berkomentar terlalu jauh,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos (Grup Radar Banjarmasin). Saat didesak apakah ada keinginan dari pemerintah untuk menaikkan kembali di tahun depan, dia belum bisa beranda-andai