mantan Direktur Ormas tersebut. Disisi lain, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono menyatakan usulan agar negara berkontribusi lebih besar dalam pendanaan parpol merupakan upaya meminimalkan celah korupsi by need yang selama ini menjalar di kalangan politisi yang menjabat kepala daerah dan legislator. Kebutuhan yang dimaksud diantaranya kebiasaan memanjakan konstituen dengan politik uang (money politic). Ada pula terkait dengan tradisi partai memotong gaji kepala daerah dan legislatif untuk mencukupi kebutuhan operasional parpol. ”Mereka (kepala daerah dan legislatif) seolah korupsi atas nama partai, tapi sebenarnya banyak yang dari dirinya sendiri,” ujarnya. (prokal)