[caption id="attachment_17023" align="aligncenter" width="630"] ilustrasi[/caption] kabargolkar.com, BOGOR -�Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ilham Permana menyoroti pembangunan gedung AKD DPRD. Senada dengan Ketua DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor juga siap memberi sanksi tegas kepada kontraktor penyedia jasa pembangunan gedung Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Pasalnya, progres pembangunan masih di bawah 75%, sementara kontrak pekerjaan menyisakan 16 hari lagi. Jika sampai melampaui batas waktu, kontraktor dipastikan terkena denda Rp137 juta per hari. Jumlah itu satu persen dari nilai kontrak yakni Rp13,7 miliar yang dikerjakan PT Wahana Daya Mandiri. �Tapi paling mereka cuma punya waktu empat hari, karena akhir tahun laporan harus masuk,� ujar Sekretari DPRD Kabupaten Bogor Nuradi, Senin (10/12/2018). Keterlambatan, kata Nuradi, disebabkan ada beberapa material yang harus diimpor. Sementara bangunan fisik belum rampung, Nuradi memastikan meubelair untuk gedung anyar itu telah siap. �Kalau itu sudah siap semua, karena tahun depan sudah harus jalan. Untuk fisik, kontraktor yakin 16 hari bisa selesai,� tegasnya. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ilham Permana mengungkapkan, pembangunan gedung AKD itu tetap harus diprioritaskan. Karena, gedung itu menunjang kinerja dewan dalam pembahasan anggaran maupun raperda. �Selama ini kan menggunakan ruang paripurna. Dan itu harus bergantian. Kalau gedung ini selesai, maka ruang rapat lebih banyak. Harapannya, pembahasan agenda kita bisa lebih cepat selesai,� kata politisi Golkar itu. (inilah)