DPRD Bali. Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Bali, I Ketut Suwandhi, mengaku kaget dengan munculnya aksi demo di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (17/12), yang mengungkap kembali kasus Demer. “Saya tidak bisa ngomong dah. Kalaupun saya prihatin dan sedih, sudah terjadi begitu. Saya baca di media, bagaimana bisa terjadi demo dan masyarakat menuntut? Saya belum paham ini,” ujar Ketua Komisi II DPRD Bali ini. Suwandhi berharap semua kader dan elite Golkar Bali bisa selesaikan masalah yang mereka hadapi. “Saat ini, semua kader sibuk menghadapi ‘ujian’ 17 April 2019 (hari H coblosan Pileg dan Pilpres, Red). Jadi, energi bisa habis sia-sia. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik,” tegas politisi asal Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara yang akrab dengan julukan ‘Jenderal Kota’ ini. Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali yang kini Plt Ketua DPD I Golkar Bali, sebelumnya mendapatkan ‘serangan politik, Senin lalu. Kasus dugaan penipuan dan jual beli anggaran pusat di daerah yang menimpa Demer dan sempat disidangkan MKD DPR RI, diungkit lagi dengan aksi demo di Kantor KPK hari itu. Mereka yang demo di KPK kemarin menamakan diri Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK). Dalam demo tersebut, massa KBAK meminta kasus Demer di MKD su-paya diambil-alih oleh KPK. Koordinator Aksi KBAK, Ida Bagus Kartika, dalam keterangan persnya mengatakan, kasus Demer sudah lama, sejak 2016. Kasusnya sudah dilaporkan ke MKD oleh korban yang terkena tipu atas kasus jual beli anggaran infrastruktur tersebut. Namun, kasusnya mandek, padahal MKD sudah membentuk panel. “Apalah daya, kasus ini malah tidak jelas prosesnya, sementara Sumarjaya Linggih tidak mendapat sanksi apa pun. Padahal, menurut keterangan korban, Sumarjaya Linggih mendapat gratifikasi Rp 2,5 miliar dari total anggaran infrastruktur sebesar Rp 30 miliar,” beber Kartika. KBAK pun meminta KPK segera mengambil-alih dan meniklanjuti kasus ini, karena mandek di MKD. KPK juga diminta segera panggil dan memeriksa Demer terkait kasus dugaan jual beli anggaran infrastruktur Rp 30 miliar ini. “Kami lebih percaya KPK ketimbang MKD untuk menangani kasus ini,” tegas Kartika. Di lain sisi, Demer mengaku santai saja menanggapi aksi demo massa KBAK di KPK. “Kenapa harus sekarang demo ini muncul lagi? Itu sidang di MKD kan sudah lama,” ujar politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang juga Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Golkar ini. [nusabali]