Tak hanya ungkapan negara kleptokrasi. Di ruang publik muncul juga ungkapan ‘trias koruptica’. Ungkapan ini plesetan dari trias politika, mengemuka karena inkonsistensi negara dalam memerangi korupsi. Tak berhenti sampai di situ, menuju pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, perhatian semua elemen masyarakat tertuju pada fakta tentang kartelisasi politik. Banyak komunitas sangat kacewa melihat banyak Parpol nyaris kehilangan ideologi, dan mau saja ‘dipaksa’ menjadi anggota dari kartelisasi politik yang dibentuk dengan menggunakan sumber daya negara.

Ragam persepsi negatif yang menggambarkan abnormalistas itu tentu saja merefleksikan kecewaan dan kemarahan masyarakat. Kecewa dan marah itu terus bergema di ruang publik karena abnormalitas Indonesia sekarang ini menjadi pukulan teramat keras bagi hampir 50 juta komunitas kelas menengah di negara ini. Mereka kehilangan pekerjaan karena memburuknya kinerja industri manufaktur, namun pada saat yang sama mereka harus tetap memenuhi kewajiban pajak-nya.

Maka, bukan mengada-ada untuk mengatakan bahwa kekecewaan dan kemarahan itu lebih dialamatkan kepada tidak hanya regulator melainkan juga kepada Parpol dan komunitas politisi di parlemen. Sebab, publik hanya paham bahwa semua aspek pada tata kelola kehidupan berbangsa-bernegara berpijak pada keputusan atau kebijakan politik yang berproses di parlemen.

Fakta tentang abnormalitas Indonesia saat ini hendaknya juga dihayati dan menjadi keprihatinan para politisi di tengah kesibukan semua Parpol mempersiapkan keikutsertaannya pada Pilkada serentak 2024. Karena daya rusaknya yang luar biasa, abnormalitas sekarang ini sudah menjadi bom waktu. Ledakannya berpotensi menghadirkan krisis multi dimensi. Semua Parpol didorong untuk peduli dan bersemangat untuk segera mewujudkan kebaikan bersama.

Memang, membenahi abnormalitas Indonesia saat ini harus dimulai dengan terlebih dahulu mendorong semua Parpol melakukan pembenahan internal, termasuk sistem rekrutmen dan proses pengkaderan. Parpol merupakan tulang punggung demokrasi, dan menjadi titik pangkal paling strategis untuk mewujudkan proses terciptanya penyelenggaraan negara baik dan benar seturut konstitusi. Pun menjadi faktor penting mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Soalnya, selain diberi hak dan wewenang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, Parpol juga diberi amanat oleh undang-undang untuk menyeleksi pejabat publik di tingkat daerah maupun pusat, baik melalui Pemilu ataupun Pilkada. Melalui anggotanya di parlemen, Parpol juga diberi wewenang melaksanakan fit dan proper test untuk menyeleksi Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, gubernur-deputi gubernur senior Bank Indonesia, pimpinan dan anggota BPK, Komisi Yudisial, KPK, KPU, hakim agung hingga hakim konstitusi.

Pembenahan internal Parpol harus jadi prioritas karena semua orang tahu bahwa ada masalah di dalam tubuh Parpol sendiri. Menurut hasil kajian LIPI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya ada empat permasalahan integritas yang menyelimuti Parpol. Pertama, ketiadaan standar etik Parpol. Seharusnya Parpol mampu mendorong lahirnya politisi berintegritas, memperjuangkan aspirasi publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Parpol juga harus memilik standar etik internal guna mengurangi risiko korupsi politik. Berdasarkan data KPK dari tahun 2004 hingga 2023, jumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota Parpol mencapai 344 kasus.

Persoalan kedua adalah problematika kaderisasi dan standar rekrutmen. Saat ini sistem rekrutmen yang terbangun di tubuh Parpol belum baku, tidak terbuka, tidak demokratis, pun tidak akuntabel. Akibatnya, proses rekrutmen banyak diambil dari lingkup keluarga dan kerabat politik elit parpol.