Jakarta_Politisi Partai Golkar Prof Henry Indraguna mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto
yang membolehkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg. Namun syaratnya para pengecer ini akan menjadi sub pangkalan.

 

Dalam 4 hari ini viral pemberitaan tentang kelangkaan LPG warna buah melon hingga memicu antrean panjang masyarakat yang didominasi kaum perempuan di hampir wilayah tanah air lantaran mereka kesulitan mendapatkan elpiji subsidi di lingkungan sekitarnya.

 

“Apa yang dilakukan Pak Prabowo patut diapresiasi. Beliau masih konsisten dengan janji dan sumpahnta  menjadi presiden rakyat. Pak Prabowo aspiratif dan cepat responsif adanya kehendak rakyat yang berpihak pada masyarakat. Warga tidak perlu lagi antri membeli LPG 3 Kg harus di agen Pertamina maupun pangkalan," ungkap Prof Henry yang juga praktisi hukum ini. 

 

Setelah sebelumnya ada ketentuan dari Kementerian ESDM yang diteruskan kepada Pertamina Patra Niaga agar pengecer tidak bisa lagi menjual elpiji melon kepada masyarakat. 

 

Akibat kebijakan yang tak populis ini dampaknya rakyat jadi sulit mendapatkan elpiji di lapangan yang bisa berbahaya memicu kenaikan harga tak wajar. 

 

"Mereka harus rela, antre berjam-jam hanya untuk bisa memperoleh maksimal 2 buah elpiji melon. Sialnya lagi setelah lama mengantri justru persediaan elpiji habis. Tragisnya lagi di Tangerang terjadi korban meninggal akibat kelelahan mengantri," ungkapnya. 

 

Lebih lanjut Henry mengatakan, para pengecer yang nanti menjadi sub pangkalan diharapkan bisa menjual LPG tidak terlalu mahal. Sehingga masyarakat  bisa merasakan manfaat subsidi tersebut.

 

“Jadi harga dari pangkalan tidak terpaut jauh dengan yang dijual sama pengecer atau yang nantinya menjadi sub pangkalan” ujarnya.

 

“Harusnya masyarakat bisa membeli LPG 3 Kg kisaran Rp 16-18  ribu. Karena sudah subsidi sama pemerintah. Namun saat ini kan kebanyakan warga membeli diatas Rp20 ribu,” imbuhnya.

 

Profesor Henry yang sebelumnya dikenal sering turba ke rakyat di Dapil Solo Raya saat dirinya dicalonkan sebagai anggota legislatif Senayan ini berharap Pemerintah dapat mempermudah pengecer yang ingin menjadi bagian sub pangkalan sehingga tetap dapat melayani akar rumput seperti sebelum kebijakan ini diambil pemerintahan saat sekarang. 

 

“Kalau persyaratan administrasinya ada yang kurang harus bisa dibantu. Seperti misalkan kalau diharuskan mengurus nomor induk berusaha, pajak dan urusan administrasi lainnya, pemerintah dengan aparatur dibawahnya dapat ikut memberikan assesment. Yang penting bagi saya sebagai rakyat dan juga sebagai penyambung lidah rakyat. Warga Indonesia ini jangan makin dipersulit untuk mendapatkan gas elpiji yang terjangkau kantong mereka dan menjadi barang vital untuk makan dan survive hidupnya. Itu saja! ” pungkas Profesor dari Unissula Semarang dan Doktor Hukum dari UNS Surakarta dan Universitas Borobudur ini. 

 

Atas pemberitaan yang viral dan masif soal elpiji melon 12 Kg, DPR dan Pemerintah sudah berkoordinasi terkait aspirasi publik soal mekanisme mendapatkannya dengan tidak membuat susah rakyat. Hasilnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg.