[caption id="attachment_17613" align="aligncenter" width="640"] Pengamat Budaya dan Media, Universitas Bung Karno (UBK), Meistra Budiasa. [foto: report indonesia][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA - Deretan bencana alam dalam waktu yang berdekatan telah melanda Indonesia. Gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), fluktuasi di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), dan belum lama ini erupsi Anak Gunung Krakatau yang mengakibatkan tsunami di Selat Sunda dan melahap sejumlah korban jiwa serta bangunan rusak di Kabupaten Pandeglang dan Serang, Banten serta Lampung. Pengamat Budaya dan Media Universitas Bung Karno (UBK), Meistra Budiasa mendesak kepada pemerintah untuk segera membentuk Badan Khusus Tentang Informasi Bencana Alam, yang tugasnya menginformasikan bencana alam kepada publik, bisa melalui kegiatan lokal atau kedaerahan. Misalnya dengan menginformasikan melalui budaya lokal, supaya kejadian bencana alam kedepannya bisa diminimalisir dan minimal bisa diantisipasi sebelum terjadi bencana alam. "Agar masyarakat bisa terselamatkan sebelum terjadinya bencana alam," ujar Meistra. Kader Praja Muda Beringin (PMB) Partai Golkar ini menilai, selama ini badan yang terkait dengan bencana alam seperti PVMBG, BMKG, dan Basarnas dirasa kurang berkoordinasi dalam berbagai hal antar badan terkait setelah kejadian bencana alam terjadi. ”Misalnya dalam segi informasi, itu ada semacam ego sektoral, sehingga masing-masing badan yang terkait ada anggapan memberikan info yang membingungkan. BMKG misalnya, dalam memberikan informasi yang terkait dengan bencana alam koordinasinya dengan badan-badan lain yang terkait, terkesan mereka berbicara dengan tupoksinya, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat, padahal dalam menanggapi bencana alam ini seluruhnya harus berkoordinasi,” ujar Meistra Budiasa yang saat ini sedang menempuh program Doktor di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Meistra Budiasa juga menambahkan, saat ini sudah saatnya pemetaan daerah rawan bencana segera dipublikasikan kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian tentang bencana alam ini perlu menggunakan berbagai pola komunikasi dan penyampaian yang lebih menenangkan, bukan menakuti masyarakat. ”Kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kita tinggal di daerah rawan bencana. Bencana itu bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Sudah saatnya pemerintah menginformasikan daerah rawan bencana kepada publik dengan cara yang kreatif, menenangkan, dan tidak menakut-nakuti, bisa dengan cara lebih persuasif,” tandasnya. [reportindonesia]