dan tetangganya Qatar.

Pengaruh positif bagi rakyat

Apa hasilnya setelah empat tahun Jokowi berkuasa? Penerimaan negara terus meningkat signifikan seiring meningkatnya PDB. Pada 2014 kontribusi perpajakan sebesar 75%, lalu 2015 naik 82,3%, 2016 naik 82,6% dan 2017 turun sedikit 80,6%. Tahun 2018 ini dapat dipastikan diatas 85%. Sedangkan penerimaan negara tahun 2018 dipastikan melampaui target 100%. Hal ini merupakan prestasi luar biasa yang patut disyukuri ditengah kondisi makro dan geopolitik yang kurang kondusif. PDB Indonesia sebesar USD 890 miliar tahun 2014, meningkat signifikan sebesar USD 1,015 miliar tahun 2018 sehingga kita masuk kelompok negara diatas satu triliun dollar. Bagaimana dengan kesehatan APBN? Pada 2014 defisit APBN sebesar 2,25% terhadap PDB. Pada 2015 naik 2,58, lalu turun pada 2016 menjadi 2,49%, 2017 kembali turun menjadi 2,12% dan tahun 2018 menjadi 1,72%. Hal ini diikuti oleh surplus keseimbangan primer sebesar Rp 4,1 triliun. Hasil itu menjadikan APBN 2018 sebagai APBN pertama yang merupakan surplus keseimbangan primer sejak APBN 2011. Bila surplus keseimbangan primer ini dapat kita jaga secara konsisten, maka pembangunan bisa dilakukan tanpa utang. Pertanyaan selanjutnya setelah transformasi pembangunan dan kesehatan APBN yang terjaga ialah apa pengaruhnya bagi rakyat? Disamping semakin meluasnya pembangunan infrastruktur ekonomi, harga barang kebutuhan sehari-hari tidak meningkat luar biasa. Padahal Indonesia selama 4 tahun mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa akibat faktor eksternal seperti kebijakan the fed atas suku bunga yang meningkat dan kemudian perang dagang antara US dan China sehingga rupiah sempat jatuh cukup dalam. Mengapa ? karena inflasi berhasil dijaga dengan baik Pemerintah dan BI. Pemerintah mampu menahan inflasi di bawah 4% selama 4 tahun berturut-turut. Realisasi inflasi pada 2015 tercatat di level 3,35%, lalu pada 2016 3,02%, 2017 3,61% dan 2018 ditargetkan 3,18%. Ini pertama kali dalam sejarah dimana inflasi kita dibawah 4%.

Pengelolaan uang rakyat membaik

Hasil lainnya seperti audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan uang rakyat dari tahun ket ahun semakin membaik. Pada tahun 2007 hanya 15 kementerian dan lembaga yang dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sementara pada 2017 ada 80 kementerian dan lembaga yang dapat WTP. Artinya tata kelola pertanggungjawaban uang rakyat semakin membaik. Index Persepsi korupsi ( CPI index ) semakin membaik yaitu dengan skor 37. Jauh lebih baik dari era sebelumnya atau peringkat ketiga di ASEAN. Selain itu, berdasarkan catatan The Heritage Foundation, Tingkat Kemandirian ekonomi RI (Index of Economic freedom) meningkat, Tahun 2014 Indonesia berada pada peringkat 100 dunia dengan nilai 58,5, saat ini (tahun 2018) menjadi peringkat 69 dengan nilai 64,2. Kata kuncinya adalah tekanan ekonomi global, perang dagang, penurunan harga komoditas dan penerimaan negara. Dalam keadaan seperti itu, transformasi daya saing dan recovery ekonomi dilakukan dengan hasil seperti cerita di atas. Kalau dengan kondisi uang berlebih, semua orang bisa melakukan. Tetapi dengan keterbatasan kondisi yang ada namun bisa melakukan transformasi sekaligus memperbaiki cash flow keuangan, ini yang tidak semua orang bisa. Ini yang saya maksud mengapa Jokowi bisa disebut CEO terbaik yang pernah ada. Seorang pemimpi sekaligus pelaku!!! ----- Eka Sastra, penulis adalah Ketua REPNAS Jokowi-Maruf