kabargolkar.com, SURABAYA - DPRD Jawa Timur mengapresiasi pencapaian kinerja pemerintahan Gubernur - Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak di tahun pertama. Ada sejumlah catatan positif sepanjang tahun 2019.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, memberikan penilaian nyaris sempurna. "Skala 1-10, nilai pemerintahan Khofifah-Emil di tahun pertama adalah 9," kata Sahat, Senin (10/2/2020).

"Nilai ini kebetulan cocok dengan lambang sembilan bintang dari Nahdlatul Ulama (NU) yang juga organisasi dari Ibu Gubernur," kata Sahat kembali memberikan apresiasi kepada Khofifah yang juga Ketua Muslimat NU ini.

Salah satu tolok ukurnya adalah banyak program prorakyat yang mulai diwujudkan sejak tahun pertama menjabat. Pun dengan konsistensi pemerintah provinsi menggelontor APBD dalam fokus pengembangan SDM.

Di antaranya anggaran pendidikan dan kesehatan yang besarnya mencapai lebih dari 35 persen dari total APBD Jatim tahun 2020 (total APBD mencapai Rp35,1 triliun). "Apabila dibandingkan dengan provinsi lain, apakah ada yang sebesar komitmen pengembangan SDM di Jatim?" kata Sahat.

Sahat yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jatim ini menilai Khofifah mampu membaca garis haluan pemerintah pusat yang juga juga berfokus di pengembangan SDM. Hal ini cukup relevan mengingat Khofifah juga merupakan mantan Menteri Sosial di era periode pertama Presiden Joko Widodo.

Tak hanya soal program, Gubernur juga dinilai berhasil dalam mengonsolidasikan jajaran pemerintah daerah dan provinsi. Konsolidasi tersebut tetap pada haluan kepentingan nasional di bawah pemerintahan pusat.

"Di dalam beberapa keputusan pemerintah pusat yang sensitif, Ibu Gubernur selalu bisa berkoordinasi dengan pemerintahan pusat untuk mengantisipasi gejolak di daerah. Mayoritas selalu membuahkan hasil," ungkapnya.

Ia lantas menjelaskan berbagai tantangan pemerintah provinsi kedepan. Di antaranya, mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi.

Dalam Perpres tersebut tercantum 218 proyek strategis di Jatim. "Ini menjadi pijakan startegis yang menjadi perhatian bersama untuk pembangunan di tahun kedepan," katanya.

"Karena besarnya anggaran untuk realisasi proyek ini, tak mungkin hanya bersumber pada APBN atau APBD. Ini perlu kerja bersama untuk menggandeng pihak ketiga," katanya.

Awal tahun ini, Pemprov Jatim pun mulai melakukan roadshow dengan menemui sejumlah kementerian. "Pada hasil roadshow dengan Bapak Wapres, KH Ma'ruf Amin lalu, kami diminta untuk memetakan daerah yang diprioritaskan. Tentu ini akan menjadi perhatian kita kedepan," katanya. (*)