[caption id="attachment_17943" align="aligncenter" width="813"]
Eka Sastra (tengah), Ketua Repnas ( net / kabargolkar.com )[/caption] Oleh: Eka Sastra* kabargolkar.com - Sejak Amerika mulai menghentikan quantitave easing (QE) tahun 2014 dunia mulai berubah, dampaknya mulai terasa di Indonesia sejak Semester II-2013 sehingga sempat menimbulkan taper tantrum. Kondisi ini diikuti dengan kenaikan suku bunga the Fed pertama pada akhir tahun 2015, hal ini menyebabkan capital outflow dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemudian hal ini juga bersamaan dengan turunnya harga-harga komoditas unggulan Indonesia secara bertahap sejak tahun 2013 terutama batubara dan sawit. Dengan kondisi dan latar belakang itulah, Jokowi naik ke panggung kekuasaan. Semangat perbaikan yang menggebu-gebu tidak diiringi dengan kondsi makro yang kondusif. Penerimaan negara dikurangi dengan pengeluaran (tidak termasuk bayar bunga dan cicilan utang) hasilnya adalah negatif sebesar 1,03% dari PDB. Artinya negara tekor. Untuk mengatasinya tentu harus meningkatkan penerimaan. Sementara ketika itu harga komoditas semua terjun bebas di pasaran. Bukan hanya minyak, namun juga komoditas non-minyak. Semua mengalami penurunan. Dari situlah cerita dimulai, tantangan tidak menjadi halangan tapi hambatan yang harus disiasati. Transformasi daya saing Indonesia harus tetap dilakukan bila Indonesia ingin menjadi yang terdepan pada saat Generasi Emas berjaya 2030 nanti. Indonesia terancam middle income trap, sulit naik menjadi negara maju bila tidak meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Kuncinya hanya ada dua yaitu peningkatan infrastruktur dan kualitas SDM. Saat itu (periode 2010 – 2015) banyak kajian dari berbagai lembaga dunia yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami lack terhadap infrastruktur dan kualitas tenaga kerja.

Fokus pembangunan pemerintahan Jokowi

Oleh karena itu, Periode I Pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara rencananya pada periode II nanti akan fokus pada pembangunan SDM. Pemangkasan subsidi yang tidak tepat sasaran dan insentif untuk mendorong produktivitas mulai dilakukan. Pemangkasan prosedur perizinan dan sinkronisasi perizinan pusat-daerah diluncurkan. Paket kebijakan ekonomi dikeluarkan sampai 16 tahap untuk mengurai bottleneck perekonomian. Pemerataan pembangunan dijalankan ke seluruh daerah termasuk pembangunan jalan diperbatasan kalimantan, trans sumatera, trans jawa, trans sulawesi dan papua, termasuk pemerataan anggaran terus ditingkatkan, transfer ke daerah menjadi lebih dari 40% belanja APBN. Sebagian orang akan berkata, hutang terus meningkat untuk membiayai pembangunan. Benar utang bertambah. Tetapi kemampuan kita membayar semakin besar. Itu bisa dilihat dari data defisit keseimbangan primer APBN yang dari tahun ke tahun terus menurun. Bila awal Jokowi berkuasa keseimbangan primer 0,88%, sekarang tinggal separuh atau 0,44%. Dan tahun ini kita mengalami surplus keseimbangan primer. Jadi tidak ada lagi defisit primer. Ini salah satu penyebab mengapa SBN kita laku keras diserap investor karena kinerja pemerintah secara finansial itu sehat sekali