Jakarta, 17 Juni 2026 — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang dilakukan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu menjaga keberlanjutan pengelolaan energi nasional sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Menurut Yulisman, pemerintah saat ini menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi, kemampuan fiskal negara, dan keterjangkauan energi bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan terkait BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan tujuan masing-masing.

"Penyesuaian harga Pertamax tidak dapat dilepaskan dari perkembangan harga minyak dunia dan biaya pengadaan energi. Namun yang perlu dicatat, pemerintah juga tidak sepenuhnya melepaskan harga Pertamax mengikuti harga pasar. Sampai saat ini harga yang dijual Pertamina masih berada di bawah harga keekonomiannya," ujar Yulisman.

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian harga yang dilakukan saat ini juga mengacu pada perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam beberapa waktu terakhir yang mengalami peningkatan seiring ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi biaya pengadaan BBM yang harus dikelola pemerintah dan Pertamina.

"Pemerintah tetap berupaya menjaga agar penyesuaian dilakukan secara terukur. Di sisi lain, komitmen untuk mempertahankan harga Pertalite, Solar subsidi, dan LPG 3 kilogram hingga akhir tahun 2026 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas utama," lanjut legislator asal Daerah Pemilihan Riau II tersebut.

Yulisman menambahkan bahwa perkembangan harga energi dunia bersifat dinamis. Karena itu, apabila ketegangan geopolitik global mulai mereda dan harga minyak dunia menunjukkan tren penurunan, maka kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi normalisasi harga BBM nonsubsidi ke depan.

"Kita berharap situasi global semakin kondusif dan harga minyak dunia kembali stabil. Jika tekanan terhadap harga energi berkurang, tentu akan semakin terbuka ruang bagi penyesuaian harga yang lebih baik di masa mendatang. Karena itu, kita perlu melihat kebijakan ini dalam konteks yang dinamis, bukan hanya pada satu momentum tertentu," tegas Yulisman.

Komisi XII DPR RI, lanjut Yulisman, akan terus mendukung berbagai langkah pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas sektor energi, memperkuat keberlanjutan subsidi, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan.