[caption id="attachment_20180" align="alignnone" width="815"] Politisi Partai Golkar Sumsel, Anita Noeringhati. [foto: RMOL Sumsel][/caption]kabargolkar.com, PALEMBANG - Komisi IV DPRD Sumsel menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dapat duduk bersama menyelesaikan masalah pertanggungjawaban terhadap Light Rail Transit (LRT) Palembang. Pasalnya beberapa waktu lalu pemprov dan pemkot sempat keberatan untuk mensubsidi biaya operasional LRT yang mencapai Rp 10 Miliar/bulan, sedangkan pendapatan LRT hanya berkisar Rp 1 Miliar/bulan. "Bagaimanapun seharusnya Pemprov dan Pemkot harus bersyukur dapat bantuan pembangunan LRT dari pemerintah pusat, apalagi di Indonesia ini, Palembang jadi kota pertama yang dibangun proyek tersebut. Sehubungan dengan keberatan pemprov dan pemkot untuk mensubsidi biaya operasional terkait perawatan dan pengelolaan LRT ini, harusnya bisa duduk bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi terbaik," ujar Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin, 11 Februari 2019. Menurut politisi Partai Golkar ini, memang harga tiket LRT saat ini belum memadai karena untuk jarak dari Bandara sampai ke OPI, masyarakat hanya membayar Rp 10 ribu. Sementara, idealnya untuk jarak tersebut masyarakat minimal membayar Rp 25 ribu. "Inilah maksud saya untuk mengajak pemprov, pemkot, dan Kemenhub duduk bersama, agar apa yang jadi persoalan dapat dicarikan jalan keluarnya. Bukan cuma tarif, tapi juga seharusnya ada koordinasi untuk membuat setiap stasiun terintegrasi dengan angkutan lain seperti transmusi ataupun transportasi online. Bukannya malah seperti kita lihat di stasiun Palembang Icon itu banyak kendaraan yang malah mengganggu pengguna jalan lain," tegasnya. Ditambahkannya, Pemprov juga memiliki kontribusi dalam pembangunan proyek LRT ini, karena tidak semua ditanggung oleh Waskita. "Ada beberapa ganti rugi lahan juga kalau tidak salah pemprov yang menanggung, jadi kita juga punya tanggung jawab dengan LRT ini. Kecuali untuk pembangunan taman yang memang sudah tanggung jawab dari Waskita," tukasnya. [RMOLSumsel]