19 September 2020
Jokowi, DPR dan KPK Harus Duduk Bersama Bahas Revisi UU
  Administrator
  16 September 2019
  • Share :
[caption id="attachment_28467" align="aligncenter" width="700"] Kantor KPK di Kuningan, Jakarta. (Foto: VIVA/ Edwin Firdaus)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA -Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mendatangi gedung KPK bersama eks pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Mereka ikut menyoroti polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2012 yang tengah dikebut DPR dan pemerintah. Ruki mengatakan jangan sampai revisi UU KPK justru membuat pemberantasan korupsi menjadi kendor. "Datang ke KPK untuk komunikasi dengan pimpinan KPK, untuk gali lebih dalam apa, mengapa dan bagaimana ini semata didasari oleh kecintaan dengan institusi ini yaitu KPK. Komitmen kami yang kuat untuk tetap mempertahankan pemberantasan korupsi jangan sampai kendor," kata Ruki di gedung KPK, Jakarta, Senin 16 September 2019. Dia menambahkan DPR, pemerintah dan semua pihak harus mempunyai komitmen untuk melawan korupsi. Ruki meminta agar tidak terburu-buru merevisi UU KPK. Menurutnya, dalam revisi UU itu mestinya melibatkan sejumlah pihak terkait termasuk KPK. "Melalui forum ini mudah-mudahan presiden dan para menteri yang terlibat dalam perumusan RUU KPK, para anggota DPR yang terlibat dalam pansus mendengar bahwa kami berharap pembahasan itu jangan terburu buru dengan diperbanyak menyerap aspirasi," jelasnya. Sementara itu, mantan Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean berharap pemerintah dan DPR melibatkan KPK dalam pembahasan revisi UU tersebut. "Soal RUU KPK tentunya kami berharap ada pembahasan dari pimpinan KPK sendiri tentunya. Dan KPK juga tidak serta merta menolak revisi, semua sepakat tapi tentu ada pembatasan," ujarnya. Lalu, pimpinan KPK lain Chandra M. Hamzah mengatakan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti. Sebab, tidak ada negara yang maju yang tingkat korupsinya tinggi. "Jadi, ini komitmen kita bersama. Pembahasan yang mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu buru kaitan potensi memunculkan hal yang tidak baik. Perlu dengan tenang dan objektif," ujarnya. Hal senada disampaikan mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Eksistensi pemberantasan korupsi dalam revisi UU KPK harus menjadi hal yang utama. "Untuk diketahui saya hadir tidak mendukung, membela perseorangan atau kelompok. Yang kami dukung pemberantasan korupsi dan eksistensi KPK. Apapun yang dikatakan orang eksistensi KPK harus dipertahankan dan diperkuat," katanya. (vivanews)
Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.