[caption id="attachment_20862" align="aligncenter" width="700"]
ilustrasi: tolak politik uang (net)[/caption] kabargolkar.com, MAKASSAR - Pemilu Serentak yang berlangsung di tahun 2019, dimana kerumitan bakal terjadi di alami oleh pemilih lantaran akan berhadapan dengan 5 kertas suara sekaligus untuk memilih Calon Presiden - Calon Wakil Presiden, juga memilih Calon Anggota Legislatif (Caleg) mulai tingkatan Kabupaten/ Kota, Provinsi hingga Pusat DPR RI dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam Pemilu Serentak ini juga potensi Politik Uang di sinyalir metode juga akan mewarnai pesta demokrasi tahun 2019 ini. Sejumlah Calon Anggota Legislatif (Caleg), Partai Golkar pun angkat suara dengan menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menolak Politik Uang di ajang Pesta Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 ini. Bahkan tidak hanya sekedar menyuarakan penolakan terhadap Politik Uang, sejumlah Caleg Partai Golkar juga mengulas alasan dengan dampak yang dapat merusak tatanan masyarakat dan pembangunan. Erwin S Wijaya, Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, mengatakan biaya politik untuk menjadi Caleg juga terbilang tidak murah sebab membutuhkan biaya besar untuk mensosialisasikan diri ke masyarakat atau pemilih dan itu telah menjadi konsuekuensi atas pilihan untuk menjadi Wakil Rakyat. "Bahwa politik itu berbiaya mahal iya (cost politik), tapi money politik harus dilawan bersama. Money politik tidak mendidik masyarakat, sifatnya transaksional sehingga ketika caleg duduk di parlemen, besar kemungkinan tidak lagi memperhatikan aspirasi masyarakat. Selain itu money politik membuat biaya politik semakin besar yang harus ditanggung caleg sehingga bisa menimbulkan korupsi kelak ketika menjabat untuk mengembalikan dana yg dikeluarkan. Tapi saya optimis tingkat money politik akan berkurang, bukan saja karena aturan dengan sanksi yang berat, kesadaran politik masyarakat yang cenderung meningkat, pengawasan yang ketat ditunjang dgn mudahnya akses informasi yg semakin canggih, tapi juga sistem pemilu yang ada membuat persaingan internal partai dgn kecenderungan para caleg sdh sadar strategi yg mumpuni", kata Erwin, Calon Anggota DPRD Luwu Utara yang Dapilnya meliputi Kecamatan Sukamaju, Bone - bone dan Tanalili ini kepada kabargolkar. Senada dengan Caleg Partai Golkar, Dapil II Luwu Utara, Erwin S Wijaya, Calon Anggota Legislatif (Caleg), Partai Golkar, Dapil II Kabupaten Bulukumba, Eko Taufik Iman juga menambahkan bahwa Politik Uang dapat merusak sistem Demokrasi di Indonesia. Olehnya di Pemilu Serentak ini ia berharap masyarakat juga dapat mengambil peran mencegah potensi terjadinya Korupsi. "Politik Uang Itu dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia, Dan menyebabkan demokrasi yang sakit, demokrasi yang harusnya "bebas" menjadi tidak bebas hanya karena pembelian hak suara, Maka Sebagai Caleg Milineal harus menjadi pelopor dalam mencegah praktek politik Uang yang merusak moral bangsa yang juga dapat menciptakan potensi Korupsi yang dampaknya merugikan masyarakat", ucap Eko Taufiq Iman, Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Dapil II meliputi Kecamatan Gantarang dan Kindang