[caption id="attachment_20931" align="alignnone" width="800"] Legislator Partai Golkar DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli. [foto: kitakininews][/caption]kabargolkar.com, MEDAN -- Rencana perampingan jumlah tenaga honorer atau Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, mendapat lampu hijau dari pimpinan DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan beberapa usulan saat bertemu langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Medan, Wirya Al Rahman di ruang Ketua DPRD Medan, Senin (25/2). "Kemarin kita sampaikan kalau memang sering gak masuk dan tidak produktif, silahkan," ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (26/2). Politikus Partai Golkar ini menyarankan agar alokasi anggaran pembayaran gaji PHL yang terkena perampingan dialihkan kepada kegiatan produktif. "Sarana-prasarana di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) supaya ditingkatkan agar jalan berlubang segera diperbaiki," jelasnya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Medan, Wirya Al Rahman mengatakan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang melakukan kajian tentang kebutuhan jumlah tenaga PHL. Nantinya, PHL yang tidak sesuai analisis jabatan akan dirumahkan. [medanbisnisdaily]