[caption id="attachment_20997" align="alignnone" width="800"] Dedi Mulyadi mengisi seminar Komunikasi Politik Bagi Calon Legislatif Perempuan Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik Tingkat Kota Bandung (GATRA/Risyad Nuradi/ar)[/caption] kabargolkar.com, BANDUNG -- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengatakan para calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang ikut dalam Pileg 2019 seharusnya mengerti berbagai masalah nyata yang kerap dialami kaum hawa di masyarakat. Artinya, jangan melulu sekadar menggelar diskusi atau acara seremonial. Yang lebih penting, kata dia, adalah terjun ke tengah masyarakat secara langsung guna menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan. Sebab, yang terjadi saat ini, kebanyakan caleg perempuan hanya berkutat dengan isu kesetaraan gender dan hak politik perempuan selama berkampanye. "Padahal isu tingkat kebutuhan perempuan itu jauh lebih strategis. Ngomongin sembako, itu ngomongin perempuan. Ngomongin harga minyak goreng, tarif dasar listrik, itu ngomongin perempuan," ujar Dedi Mulyadi di sela mengisi seminar Komunikasi Politik Bagi Calon Legislatif Perempuan Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik Tingkat Kota Bandung 2019 di Santika Hotel Bandung, Selasa (26/2). Kata Dedi, di dalam isu pembangunan sesungguhnya ada permasalahan perempuan yang dapat dibahas. Tatkala kesejahteraan publik meningkat maka perempuan juga yang akan menikmati kesejahteraan itu, sebab memiliki kendali keuangan dalam keluarga. "Tapi ketika kesejahteraan menurun, maka perempuan yang memutar pikiran mengatur sistem keuangan. Itu yang jadi isu sensitif yang jarang dibicarakan pada diskusi perempuan," imbuh dia. Menurut dia, kebanyakan caleg perempuan menganggap isu kebutuhan dasar perempuan tidak menarik. Padahal para perempuan, katanya, akan bersimpati kepada yang mengerti permasalahan keseharian mereka. Seharusnya, kata Dedi, para caleg ini berkutat dengan isu berbagai kebutuhan ekonomi rumah tangga, jaminan sosial janda tua, atau isu biaya pendidikan anak. Dengan adanya solusi permasalahan dasar tersebut, maka akan membuat kaum perempuan lainnya tertarik untuk memilih caleg perempuan tersebut. Setelah menjadi anggota dewan pun, Dedi berharap para anggota legislatif perempuan ini menggunakan kemampuan lahiriah perempuannya dalam menjalankan tugas. Misalnya dalam kemampuan tata kelola rumah tangga, tata anggaran, dengan sensitivitas terhadap keindahan dan kerapian, harus diterapkan saat menjadi anggota dewan. Terlebih perempuan juga memiliki sisi keibuan yang tidak dimiliki oleh pria. "Jangan sampai nanti malah terbawa-bawa anggota dewan lainnya, misalkan melihat anggaran yang kurang efisien, anggaran tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, malah dibiarkan dan ikut-ikutan saja," pungkasnya. [gatra]