[caption id="attachment_21534" align="alignnone" width="800"] Politisi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. [foto: minanews][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pertemuan dengan para bendahara parpol untuk membahas pendanaan partai. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya sangat siap bertemu dengan KPK untuk membahas persoalan yang cukup penting itu. "Partai politik kan pilar utama demokrasi. Jadi, perhatian negara terhadap parpol merupakan sebuah keniscayaan," terangnya. Ace Hasan menuturkan, dalam pertemuan dengan KPK, tentu Partai Golkar akan terbuka dan transparan. Khususnya dana parpol yang berasal dari pemerintah. Selama ini, partai beringin mengikuti semua mekanisme pembiayaan partai yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Semuanya akan disampaikan kepada komisi yang diketuai Agus Rahardjo itu apa adanya. Ace menyatakan, pihaknya sangat siap jika skema pembiayaan anggaran negara untuk parpol diikuti dengan akuntabilitas dan transparansi. "Pengelolaan anggaran yang bersumber dari negara memang harus terbuka. Itu konsekuensi yang harus kami hadapi," ujar Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ini. Terkait dengan skema pembiayaan parpol 50 persen dari APBN yang diusulkan KPK, Ace menyatakan, usul tersebut sangat baik. Namun, pembiayaan 50 persen itu harus diikuti dengan alokasi penggunaan anggaran yang jelas. "Pembiayaan apa yang harus diprioritaskan dari dana tersebut? Menurut UU Parpol, salah satu yang menjadi prioritas dan fokus garapan adalah kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat," sambungnya. Ace mengatakan, kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat membutuhkan biaya yang cukup besar. Topik itu juga akan disampaikan kepada KPK dalam pertemuan Selasa mendatang. "Kami sangat siap mendiskusikannya dengan KPK," ungkap legislator asal Jabar tersebut. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pihaknya berharap partisipasi parpol tidak hanya disampaikan secara lisan. Tetapi juga berupa data kondisi riil pendanaan parpol selama ini. Tanpa data itu, KPK akan sulit memfasilitasi upaya pembangunan demokrasi yang berintegritas. "Jadi, ke depan pendanaan parpol menggunakan data yang lebih realistis," ujarnya. [jpnn]