[caption id="attachment_23274" align="aligncenter" width="700"] Ketua DPR Bambang Soesatyo (net)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Korban jiwa petugas KPPS yang masih terus berguguran hingga saat ini menjadi duka mendalam di Pemilu 2019. Ajang yang seharusnya menjadi pesta demokrasi berubah menjadi ajang duka, terutama bagi pihak keluarga mereka. Hal ini pun menjadi sorotan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Melalui rilis yang diterima kabargolkar.com pada Selasa (7/5/2019) pagi, politisi senior Partai Golkar ini mengungkapkan pendapatnya terkait hal tersebut. "Ini harus jadi keprihatinan kita semua. Dan harus dicarikan penyebab dan solusinya. Bukan hanya di pemilu 2019 ini saja yang memakan banyak korban petugas penyelenggara pemilu. Saat Tahun 2014 yang tidak serumit sekarang jumlah kematian petugas berdasarkan data dan keterangan ketua KPU (tadi pagi saya telepon yang bersangkutan untuk mendapat penjelasan), petugas yang meninggal mencapai 144 orang dan tanpa santunan," ujarnya. Menurut Bamsoet, sebenarnya hal ini pernah dibahas di DPR. Bahkan, salah satu bentuk antisipasinya dengan cara membatasi jumlah pemilih di tiap TPS. Pembatasan jumlah pemilih di TPS ini yang menyebabkan TPS membengkak, di atas 800 ribu TPS. "Jumlah TPS saat itu (Pemilu 2014-red)) sekitar 500 ribuan. Soal jumlah kematian itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh KPU, DPR dan pemerintah dalam pembahasan di Komisi II. Itulah sebabnya beban jumlah pemilih di setiap TPS dibatasi maksimum 300 orang. Sehingga jumlah TPS membengkak menjadi 800 ribuan lebih," lanjut Bamsoet.

DPR minta Kepolisian lakukan penyelidikan 

Berdasarkan keterangan yang didapatnya dari KPU, Bamsoet mengatakan bahwa KPU juga sudah meminta kementerian kesehatan untuk melakukan pendampingan melalui dokter-dokter yang ada di Puskemas di seluruh Indonesia dan mencari penyebab kematian yang lebih rigit. Selain itu, Bamsoet juga mengatakan bahwa pihak DPR telah meminta Kepolisian untuk turut serta melakukan penyelidikan terkait hal ini. "DPR sendiri sudah meminta kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Apakah ada hal-hal lain diluar medis sebagai penyebab kematian? Kita akan terus dalami dan kumpulkan informasi," tegasnya. "Ketua KPU juga menjelaskan tadi kepada saya, rata-rata petugas yang sakit dan kemudian meninggal itu usai mereka selesai menunaikan tugas dan selesai melakukan perhitungan suara di TPS. Untuk kemudian dikirim ke Kecamatan," jelas Bamsoet. Politisi senior Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa DPR juga bergerak untuk mendorong pengungkapan kasus yang meresahkan masyarakat ini. "Selanjutnya, besok DPR akan memulai lagi persidangan. Kita akan mendorong Komisi II untuk rapat gabungan dengan mengundang KPU, Bawaslu, Kemenkes, Kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas dan menemukan penyebab kematian, serta mencari solusi agar kedepan tidak ada lagi petugas yang meninggal," ungkapnya. Menurut Bamsoet, salah satu solusi yang ditawarkan yaitu melalui sistem rekrutmen petugas KPPS yang lebih baik prosesnya. "Khususnya melalui sistem rekrutmen yang baik dan konsisten di setiap tingkatan. Baik dari sisi umur, riwayat kesehatan, pendidikan (bisa baca dan menulis)," pungkas Bamsoet. (tim liputan)