[caption id="attachment_24116" align="aligncenter" width="720"] Massa melakukan perlawanan ke arah petugas di depan kantor Bawaslu di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. (ANTARA)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar John Kenedy Azis menilai usulan Fraksi PKS tentang pansus kerusuhan 21-22 Mei terlalu berlebihan. Pasalnya, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjaga aksi itu sudah sesuai prosedur. Sementara itu rapat paripurna DPR RI yang diselengarakan hari ini diwarnai intrupsi oleh anggota Fraksi PKS Abubakar Al Habsyi yang meminta agar dibentuk Pansus (Panitia Khusus) kerusuhan 22 Mei. "Saya menyimak apa yang disampaikan Fraksi PKS, tentang usulan dibentuk pansus kerusuhan 22 Mei. Menurut Fraksi Golkar, apa yang dilakukan aparat pemerintah khususnya petugas keamanan yaitu Polri-TNI telah sesuai ketentuan dan SOP bagi yang bersangkutan," kata Kenedy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Kenedy menegaskan usulan tersebut terlalu berlebihan. "Usulan dibentuknya Pansus adalah suatu yang berlebihan. Karena itu kami Fraksi Golkar apa yang dismpaikan FPKS adalah suatu yang tidak perlu ditanggapi," kata ia. Sementara itu Politikus PDIP Arteria Dahlan mengatakan, penilaian kerusuhan 22 Mei harus dilakukan secara proporsional. Kerusuhan 22 Mei bukan tindakan pelarangan terhadap aksi unjukrasa,melainkan penindakan terhadap orang-orang yang berbuat onar. "Kami melihat yang dilakukan aparat kepolisian yang dilakukan TNI, polisinya rakyat, TNI adalah tentara rakyat, yang dilakukan kemarin sekedar melindungi eksistensi negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi Bawaslu melindungi KPU. Polisi diberikan bom molotov, rumah polisi dibakar, itu simbol negara," kata dia. (teropongsenayan)