Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Airlangga Nyatakan Golkar Terbuka PAN-Demokrat Gabung Koalisi Demi Perkuat DPR
  Kabar Golkar   13 Juni 2019
[caption id="attachment_24161" align="aligncenter" width="700"] Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA -�Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya bersikap terbuka bila ada partai lain yang ingin bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal ini tak lepas dari rumor bakal merapatnya PAN dan Partai Demokrat ke KIK. Airlangga mengatakan, partisipasi partai baru di KIK bisa memperkuat koalisi di parlemen. Karena itu sikap terbuka Golkar ini karena politik sejatinya bersifat cair. Artinya, perubahan bentuk dukungan dari masing-masing partai di tengah jalan merupakan hal yang sah-sah saja. Begitu pula bila ada partai oposisi seperti Demokrat dan PAN yang kemudian ingin berbalik arah mendukung paslon 01. Hal itu tentu bisa menambah kekuatan koalisi pemerintah di DPR untuk lima tahun ke depan. "Yang paling penting kalau kami melihat secara politik itu kan di parlemen. Politik itu mendorong parlemen yang kuat," ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6). Di sisi lain, Airlangga mengaku tak mempermasalahkan soal tingkat kecocokan atau chemistry antara partai baru dan lama. Sebab kecocokan bisa dibangun seiring berjalannya waktu. Kendati begitu, ia enggan berkomentar banyak terkait proyeksi jatah kursi menteri bagi partai yang sekiranya baru merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, persoalan jatah kursi menteri merupakan hak presiden. Karena itu menjadi hak prerogatif presiden, maka persoalan jatah menteri tak perlu meminta restu dari partai-partai yang sudah ada di koalisi calon presiden petahana itu. "Tentu kalau eksekutif itu prerogatif presiden. Kami tunggu presiden," ungkapnya. Sejauh ini, kata Airlangga, belum ada pembicaraan lebih rinci terkait penentuan jatah kursi menteri bagi partai pendukung koalisi. Begitu pula dengan usulan nama menteri dari Golkar juga belum dibahas. "Nanti kami sampaikan langsung ke presiden, hanya ada satu versi," katanya. (cnnindonesia)
Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.