Suara Golkar Sumut Anjlok, Sahlul Minta DPP Evaluasi Kepemimpinan Doli Kurnia Tanjung
[caption id="attachment_25114" align="aligncenter" width="720"]
Fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Sahlul Umur Situmeang (kabargolkar.com)[/caption]
kabargolkar.com, SIBOLGA – Fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Sahlul Umur Situmeang meminta DPP melakukan evaluasi terhadap kinerja Plt ketua DPD Partai Golkar SUMUT Ahmad Doli Kurnia Tanjung, hal ini disampaikannya pasca pemilu 17 April 2019 yang lalu, perolehan suara Golkar Anjlok.
"Saya prihatin dengan kondisi ini. Perolehan kursi Golkar turun pada Pemilu Legislatif 2019. Target 21 kursi malah turun menjadi 15 kursi dari 17 kursi sebelumnya," ujar Sahlul, Senin (8/7/2019) di sibolga,
Partai Golkar Sumatera Utara menurutnya sedang dalam sorotan akibat turunnya perolehan kursi di DPRD Sumut. Dan hal tersebut ditindak lanjuti dengan muncul surat Dewan Pembina DPP Partai Golkar yang meminta segera melakukan evaluasi.
Dikatakan Mantan Ketua DPRD Kota Sibolga tersebut, di berbagai kabupaten/kota di Sumut, banyak perolehan kursi yang mengalami penurunan pada Pileg 2019.
“Salah satu contoh di Kabupaten Tapanuli Tengah, dari 6 kursi turun menjadi 4 kursi. Ini salah satu dampaknya karena saudara Doli Kurnia Tanjung memberhentikan Ketua Partai Golkar Kab. Tapteng Bhakti Marbun. Termasuk juga Kab. Batubara juga diganti, dan terjadi penurunan dari 7 kursi menjadi 4 kursi," ujar Sahlul.
Sahlul juga menilai penurunan itu akibat H. Ngogesa Sitepu, SH diberhentikan dari Ketua Golkar Sumut dan digantikan Doli Kurnia Tanjung.
“Ini kesalahan Ketum Airlangga Hartarto mengganti Ngogesa Sitepu dan jabatan Ketua Golkar Sumut diberikan kepada Doli Kurnia Tanjung,” kata Sahlul.
Mantan Ketua DPD Partai Golkar Sibolga itu mendesak Plt. Ketua Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung mundur dari tampuk kepemimpinan karena gagal memenangkan Golkar di Sumut
“Lagipula, dalam surat DPP Golkar disebutkan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Sumut diberi mandat untuk segera menggelar Musda. Tapi ini sudah terlalu lama,” ujar Sahlul.
Dia mendorong agar DPD Golkar Kabupaten/kota se-Sumut berani menyampaikan pendapat demi masa depan Golkar Sumut. “Jangan ada dari kabupaten/kota yang merasa diintervensi apalagi ini menjelang penyusunan pimpinan DPRD di kabupaten/kota se Sumut," tambah Sahlul.
Karena itu, Sahlul menegaskan pentingnya evaluasi terhadap DPP Partai Golkar. "Saya melihat Ketum Airlangga Hartarto tidak mampu memenangkan Partai Golkar. Saya menilai beliau tidak visioner dalam memimpin partai," ujarnya.
Ditambahkannya Dewan Pembina Partai Golkar telah mengeluarkan surat, meminta DPP Partai Golkar untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan prestasi pada Pemilu Legislatif
Permintaan itu tercantum dalam surat Wanbin Partai Golkar No: K21/WANBIN/GOLKAR/2019 Jakarta tanggal 25 Juni 2019. Sementara, bagian perihal surat itu adalah Pengarahan, Petunjuk, Pertimbangan Saran dan Nasehat Wanbin PG Kepada Yth. Sdr. Ir. Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang ditandatangani Ketua Dewan Pembinan Partai Golkar Aburiazal Bakrie dan Sekretaris Hafiz Zawawi. (kabargolkar)