Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
VOTING
MENUJU PEMILU SERENTAK 2024
00 Hari
:
00 Jam
:
00 Menit
:
00 Detik
GOLKAR MENANG!
Share :
Bakal Dihapus, Ahmad Doli Kurnia Tanjung Minta Kemenpan RB Siapkan Rencana Jelas untuk Nasib Ratusan Ribu Honorer
  Dani   17 Juni 2022
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berjanji memperjuangkan guru honorer bisa diangkat menjadi PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

Kabargolkar.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyiapkan rencana jelas untuk memastikan nasib ratusan ribu tenaga honorer.

Pasalnya, pemerintah berencana melakukan penghapusan honorer pada 2023 nanti. “Ini menyangkut nasib ratusan ribu orang,” kata Ahmad Doli saat melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/6).

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini mengatakan bahwa KemenPAN-RB harus memiliki rencana yang jelas untuk kelanjutan tenaga honorer itu sebelum batas waktu 2023 mendatang.

Dia mengatakan apabila status tenaga honorer dihapus oleh KemenPAN-RB, maka harus ada kepastian mereka mau diapakan, apakah akan dijadikan outsourcing atau ada alternatif lain.

Menurut Doli, wacana penghapusan itu akan berdampak pada kekhawatiran tenaga honorer, dan bisa berpengaruh pada kinerja pemerintah.

Selama ini, lanjut Doli, pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer. Ada daerah yang jumlah tenaga honorernya bahkan lebih banyak dari PNS.

Nah, kata dia, jika tenaga honorer itu dihapus tentu berisiko terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Ahmad Zakri menyebutkan jumlah honorer di Pemprov Sumbar sebanyak 10 ribu lebih. Menurut dia, dari jumlah itu sebagian besar atau sekitar 8.000 orang adalah guru.

Kemudian, bekerja pada sejumlah instansi di Pemprov Sumbar sekitar 2.000 orang. “Tidak semuanya dirumahkan, mereka masih bisa bekerja sebagai tenaga outsourcing atau tenaga kontrak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Penghapusan itu terhitung mulai 28 November 2023. Sebagai gantinya, pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya (outsourcing). Pola perekrutan ini dilakukan sesuai kebutuhan. (fajar.co.id)

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.