[caption id="attachment_25293" align="aligncenter" width="700"] ilustrasi (net)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua Majelis Etik Partai Golkar Mohammad Hatta menyebut percepatan gelaran forum Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar merupakan pelanggaran etik. Hal itu ia katakan usai bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Grand Melia, Jakarta, Senin (15/7). "Kita berpendapat Munas digelar Desember 2019. Airlangga ini kan meneruskan kepemimpinan [Setya] Novanto yang selesainya Desember 2019," kata Hatta. Diketahui, kepemimpinan Airlangga merupakan kelanjutan dari periode jabatan Setya Novanto yang merupakan hasil Munaslub Partai Golkar 2016. Masa jabatan ini akan berakhir pada Desember 2019. Saat ini, internal Partai Golkar memiliki pandangan beragam soal gelaran Munas 2019. Hatta lantas mempertanyakan kepentingan di balik pihak yang ingin mempercepat Munas tersebut. Ia mengatakan usulan percepat pelaksanaan Munas itu justru dapat melanggar etik partai. "Secara etik, kami melihat sesuatu diminta belum waktunya dipercepat, dasarnya apa? Kepentingannya apa? Justru itu melanggar etik itu," kata dia. Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan munas pada Desember 2019 itu sudah sesuai aturan dan mekanisme partai. "Ya itu kan udah aturan. Kalau kami mengingatkan munas ini selesai Desember. Jadi enggak usah dicepetin, dilambatin," cetusnya. Di tempat yang sama, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa Majelis Etik Partai Golkar merekomendasikan agar gelaran Munas tetap di bulan Desember 2019. Ia mengatakan bahwa Airlangga hanya melanjutkan periode kepemimpinan mantan Ketum Golkar Setya Novanto yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi e-KTP. "Tadi juga salah satu yang mereka merekomendasikan Munas sesuai aturan yang berlaku, ya Desember itu. Karena kita melanjutkan apa yang dilakukan pak ARB dan akhirnya kebetulan Pak Airlangga Munaslubnya Desember," kata dia. (cnnindonesia)