[caption id="attachment_25856" align="aligncenter" width="768"]
ilustrasi (kabargolkar.com)[/caption] kabargolkar.com, BANTUL - Politisi senior Partai Golkar DIY Gandung Pardiman galau dengan nasib partainya. Rasa galau itu dipicu perolehan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu. Suara partai berlambang beringin itu jeblok. Kursi partai di DPRD Kabupaten Gunungkidul dan Bantul serta Dewan kota berkurang satu. Dampaknya kursi DPRD DIY berkurang. Semula Golkar untuk dewan provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Gunungkidul dan Bantul punya dua wakil. Kini tersisa masing-masing dapil satu orang. Nasib tragis dialami Kota Yogyakarta. Kursi DPRD DIY dari Dapil Kota Jogja untuk lima tahun ke depan nihil. Suara Golkar kalah dengan pendatang baru PSI. Kursi Golkar di dewan provinsi digantikan partai besutan mantan presenter tv Grace Natalie itu. Kejadian itu menjadi pengalaman terburuk sejak Golkar DIY ikut pemilu. “ Ini sangat menyakitkan hati kader tulen. Dari semua partai politik yang punya kepala daerah di DIY suaranya naik semua. Kecuali Golkar,” tuding ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIY ini berapi-api. Ucapan Gandung itu agaknya mengarah pada Wali Kota Yogya Haryadi Suyuti. Dia satu-satunya kader Golkar yang menjadi kepala daerah di DIY. HS, sapaannya, juga menjabat ketua DPD Partai Golkar DIY. Meski ketua partainya menjabat wali kota, tak banyak memberikan dampak berarti. Terbukti suara Golkar di wilayah yang dipimpin HS justru turun. Kursi di DPRD Kota Yogya dari lima tinggal empat. Setali tiga uang nasib serupa terjadi di DPRD DIY. Semula jumlah anggota Fraksi Partai Golkar ada delapan orang. Sekarang turun tinggal lima wakil. Golkar kehilangan tiga kursi. Dampaknya anggota Golkar tak berhak menjadi pimpinan dewan provinsi. Padahal sejak 2004, Golkar selalu menempatkan satu wakil ketua dewan. “Golkar kehilangan dua kursi pimpinan dewan di Bantul dan DIY,” sesal anggota Komisi VII DPR RI ini di depan lima ribu pengurus, kader dan simpatisan partai di pendapa Gandung Pardiman Center (GPC) Imogiri, Bantul, Minggu (4/8). Mereka hadir dalam acara kebulatan tekad mendukung pencalonan Airlangga Hartarto. Menteri perindustrian itu didukung organisasi Hasta Karya dan pengurus kecamatan Golkar se-DIY. Deklarasi dihadiri tokoh-tokoh Golkar seperti Akbar Tandjung dan Agung Laksono. HS juga datang dalam acara tersebut. Dalam acara itu, Airlangga didaulat kembali mencalon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024. “Ketua umum wajib hukumnya menjadi capres. Yang lain No,” tegas Gandung. Dia juga mengajak agar kadernya mendukung jika ada anggotanya yang maju dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Analisis Gandung, hasil pilkades mempengaruhi tingkat keterpilihan saat pemilu. Ajakan serupa juga ditujukan untuk pilkada. Ketua DPD Partai Golkar 2004-2014 ini mewanti-wanti agar partainya tidak salah pilih orang. Gandung seolah-olah kembali menyindir HS. Dia mengingatkan, pilkada menjadi pelajaran penting bagi partainya. “Jangan lagi memilih calon yang tidak punya dampak langsung bagi partai,” ungkap politisi yang berulang tahun setiap 25 Februari ini. Gandung juga mengkritisi pernyataan adanya pemimpin yang menyebut dirinya tidak punya kepentingan