[caption id="attachment_26861" align="aligncenter" width="700"] Ketua
DPR RI, Bambang Soesatyo[/caption] Oleh: Bambang Soesatyo* kabargolkar.com - APA yang ingin direngkuh Partai Golkar pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024? Penetapan target pada dua agenda besar itu bisa dirumuskan dan ditetapkan jika Partai Golkar segera melakukan konsolidasi. Golkar harus berani berambisi meraih kemenangan besar. Kemampuan untuk mewujudkan ambisi besar itu bisa diuji pada perhelatan Pilkada 2020. Menuju Pilkada 2020, waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi partai tidak banyak lagi. Bahkan durasi waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya hanya dalam hitungan beberapa bulan. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan Pilkada 2020 dilaksanakan pada pekan keempat bulan September tahun mendatang. Hari-hari ini, target yang ingin dicapai Partai Golkar pada Pilkada itu praktis belum menjadi kepedulian semua elemen partai. Sebab, sekarang ini, semua elemen Partai Golkar, utamanya sekelompok orang di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, memanfaatkan seluruh waktu dan tenaga untuk menunda-nunda pelaksanaan Rapat Pleno yang menjadi kebutuhan mutlak Partai, Rapat Pimpinan Nasinal (Rapimnas) dan Musyawarah nasional (Munas) hingga bulan Desember 2019. Mengacu pada rencana agenda Pilkada 2020 itu, beberapa oknum di elit di DPP Partai Golkar perlu diingatkan agar tidak melulu fokus pada upaya mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. DPP Golkar harus mampu mengelola waktu dengan efektif. Harus ada alokasi waktu untuk memperkuat sinergi dengan semua daerah. Mau tak mau, DPP Golkar harus segera mengajak dan menggerakan kepedulian semua pengurus dan simpatisan di daerah terhadap Pilkada 2020. DPP Golkar jangan sampai terjebak pada semata-mata sibuk menunda-nunda Munas untuk mempertahankan penguasaan atas pengelolaan partai. Perilaku beberapa oknum elit DPP seperti itu tidak akan produktif. Karena meraih hasil maksimal di Pilkada 2020 itu juga penting. Sayangnya, aktivitas DPP Golkar belakangan ini benar-benar memprihatinkan. Bahkan juga membahayakan masa depan Partai, karena kurangnya kepedulian para oknum elit DPP untuk menggerakkan mesin partai. Alih-alih memperkokoh soliditas semua dewan pimpinan daerah (DPD), aktivitas DPP Partai Golkar justru kontra produktif. Soliditas DPD partai dibelah dan diacak-acak untuk kepentingan menghitung suara dalam pemilihan ketua umum di forum Munas nanti. Pengurus DPD yang menolak mendukung Ketua Umum Petahana dipecat, atau mendapatkan perlakuan tidak sebagaimana mestinya. Apa pun alasan dan tujuannya, perlakuan tidak fair dan tidak demokratis terhadap pengurus DPD akan memperlemah kinerja mesin partai di daerah. Baik untuk kepentingan Pilkada 2020 maupun pelaksanaan Munas, seluruh elemen Partai Golkar harus segera dikonsolidasi. Konsolidasi itu harus diprakarsai oleh DPP. Jangan sampai semua elemen partai mengambil posisi dan sikap pasif hanya karena menunggu pelaksanaan Munas. Sebaliknya, sambil panitia di tingkat pusat mempersiapkan Munas, DPP bersama semua DPD Golkar mulai aktif menyiapkan dan membentuk tim pemenangan. Untuk mencapai kemenangan besar, DPP Golkar harus memastikan mesin partai di semua daerah terus bekerja. Menuju pelaksanaan Munas pada Desember nanti, masih ada waktu kurang lebih empat bulan