mendorong daerah fokus pada Pilkada 2020. Dan, bersama semua DPD, DPP pun hendaknya mulai merancang strategi dan kegiatan mesin pemenangan partai. Artinya, nadi kegiatan partai harus tetap berjalan. Jangan sampai terjadi kevakuman di tubuh partai hanya karena semuanya harus menunggu hasil Munas yang pelaksanaannya dijadualkan pada Desember 2019 nanti. Karena itu, DPP Golkar harus mengubah pola pendekatannya kepada semua DPD-DPC. Pendekatan ke pengurus daerah tidak boleh lagi hanya berdasarkan kepentingan memenangkan jabatan ketua umum di forum Munas nanti. Tidak boleh lagi dengan pendekatan gertak sambal atau ancaman pemecatan. Sebagai partai politik (Parpol) besar, DPP harus membangun suasana dialogis dengan semua DPD-DPD berdasarkan kesamaan tujuan dan kepentingan, yakni mewujudkan kemenangan besar di Pilkada 2020.

Melihat Kompetitor

KPU telah menetapkan jadual pelaksanaan Pilkada serentak pada 23 September 2020. Pemilihan akan dilaksanakan di 270 daerah, meliputi  Sembilan (9) Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota tersebar di 32 provinsi. Sebenarnya pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 hanya di 36 kota. Akan tetapi, karena pemilihan di kota Makassar harus diulang, terjadi penambahan kota untuk pemilihan wali kota/wakil wali kota. Setelah menggelar uji publik atas rancangan Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal Pilkada 2020, draf Peraturan KPU itu akan segera diundangkan. Semua Parpol peserta Pilkada 2020, termasuk Partai Golkar, tentu harus merespons segala sesuatu yang telah diagendakan dan dipersiapkan oleh KPU itu. Karena dilaksanakan di ratusan daerah atau kota pemilihan, semua Parpol pasti mengandalkan kerja politik ini pada para kadernya di semua daerah/kota pemilihan. Para kader di daerah tentu butuh suasana kondusif. Hubungan dengan DPP pun seharusnya harmonis. Pertanyaannya, apakah DPP Partai Golkar telah mendorong semua DPD Golkar untuk melakukan persiapan sebagaimana mestinya? Ketika hal ini ditanyakan kepada kader di sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan, ditemukan fakta yang sangat memprihatinkan. Sebab, banyak pengurus DPD mengaku tidak ada komunikasi dengan DPP terkait persiapan mengikuti Pilkada 2020. Sebaliknya, pengurus DPD seperti ‘dipaksa’ oleh para oknum DPP untuk menyatakan dukungan ketua umum petahana. Minimnya kepedulian terhadap agenda Pilkada 2020 itu layak menjadi bukti betapa kerja para oknum elit DPP Golkar tidak terencana, pun tidak terprogram. Bahkan tumbuh kesan DPP bingung menetapkan prioritas; antara mengonsolidasi kekuatan untuk menguasai jalannya Munas, atau memperkuat sinergi dengan pengurus DPD untuk menghadapi Pilkada 2020? Melihat kecenderungan akhir-akhir ini, DPP Golkar tampak lebih fokus menyusun strategi menguasai dan mengendalikan Munas, semata-mata demi mempertahankan kekuasaan jabatan ketua umum. Sedangkan tentang prospek memenangi Pilkada 2020, entah siapa di antara elit DPP yang peduli. Sebagai pembanding tentang kepedulian itu, semua elemen Golkar patut mengamati apa yang sedang dilakukan atau dipersiapkan oleh partai lain sebagai pesaing. Pesaing utama Partai Golkar pada hampir semua pemilihan umum adalah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP). Pada Kongres yang berakhir baru-baru ini, PDIP menetapkan target kemenangan 50 persen untuk Pilkada  2020. Tak hanya menatap Pilkada serentak tahun mendatang, PDIP pun sudah menetapkan target kursi pada Pemilihan Legislatif 2024, yakni 147 kursi. Penetapan dua target ini tentu tidak asal-asalan, melainkan mengacu pada kekuatan, kelemahan dan peluang partai bersangkutan di semua daerah pemilihan. Kalau PDIP sudah berbicara tentang target untuk dua agenda politik