ARB: Papua Butuh Pendekatan Kesejahteraan, Bukan Keamanan
Kabar Golkar 30 Agustus 2019
OPM yang ada di gunung-gunung. Mendengar ada pembangunan dan perbaikan kesehatan atas saudara-saudara mereka, mereka turun gunung dan menyerahkan senjata. Yang menyerah pertama kali 15 orang, senjata apinya ada tiga, lalu disusul 60 orang, kemudian 100 orang, dan seterusnya.
Kabar baik ini saya sampaikan kepada Presiden, dan oleh Presiden saya diminta untuk menerima mereka. Saya sebagai Menko Kesra yang menerima mereka, karena ini hasil dari pendekatan kesejahteraan yang diterapkan selama menangani masalah Yahukimo.
Kalau sekilas melihat tentara OPM, penampilan mereka memang seram-seram. Namun, saya tidak melihat penampilan luarnya, saya meyakini pada dasarnya semua manusia itu sama–jika kita baik pada dia, maka dia juga akan baik pada kita. Terbukti, saudara-saudara kita yang dulunya melawan dengan bergabung di OPM, karena kita berbuat baik pada mereka, mereka mau kembali ke NKRI tanpa paksaan.
Selama berada di sana, bahkan ketika bertemu para pimpinan militer OPM saya tidak pernah menggunakan pengawalan pasukan, saya juga tidak pernah memakai rompi anti peluru. Buktinya saya aman-aman saja. Tidak ada yang memanah saya, tidak ada yang menembak saya. Mereka tidak membenci orang, mereka cuma memperjuangkan kesejahteraan untuk daerah mereka.
Pernah juga saya bawa Sekretaris Dewan Presidium Papua (PDP) M. Thaha Al Hamid naik pesawat saya ke Jakarta. Di Jakarta, ada yang bertanya mengapa saya membawa dia. Saya katakan inilah pendekatan yang baik. Saya memilih mendekati OPM dan menjelaskan komitmen untuk membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan.
Bahkan tokoh pencetus Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nicholas Jouwe, satu-satunya yang masih hidup dan tinggal di Belanda, saya bujuk datang ke Indonesia. Saya kirim orang untuk membujuk Nicholas yang sudah berumur 85 tahun serta telah menetap dan menjadi warga negara Belanda selama lebih kurang 40 tahun.
Akhirnya Nicholas kembali ke Indonesia bersama kedua putra putrinya, yaitu Alexander Jouwe dan Nancy Leilani Jouwe. Nicholas yang tinggal di pengasingan Belanda sejak 1950 tak hanya ke Jakarta, dia juga ke Papua untuk melihat sanak-saudara dan pembangunan di sana.
Saat Nicholas sampai di Indonesia, dia sempat tidak mau memakai bendera Merah Putih dan lambang Garuda. Pada saat itu banyak rekan saya di kabinet marah dan menilai dia tidak perlu dipertemukan dengan Presiden. Padahal, saya berpendapat dia perlu bertemu Presiden untuk dijelaskan mengenai masalah Papua.
Saya bilang ke Presiden waktu itu: “Pak, saya kalah voting, tapi Bapak sebagai Kepala Negara, bukan sebagai Kepala Pemerintahan, ada baiknya menerima Nicholas Jouwe ini.” Akhirnya, Presiden bersedia menemui Nicholas di Cikeas. Pada saat itu dia mengatakan: “Bapak Presiden, saya akan kembali menjadi warga negara Indonesia dan membantu pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah Papua.”
Lalu Nicholas tinggal di Papua. Saya masih ingat Nicholas sering mengatakan bahwa dia ingin pemerintah Indonesia juga membangun Papua. Jangan dibiarkan tidur terus, buatlah sama dengan daerah lainnya di Indonesia, seperti Jakarta, agar semua bisa tinggal bersama dengan harmonis, berdampingan, dan saling hormat menghormati.
Itu semua jelas menunjukkan bahwa kunci masalah Papua adalah masalah kesejahteraan.
Lalu bagaimana dengan OPM yang masih tersisa? Kalau kita lihat pemimpinnya yang bersenjata sekarang tinggal sekitar tiga orang lagi, salah satunya Goliat Tambuni. Jika kita bisa meyakinkan dan membuktikan bahwa kita punya komitmen membangun dan mensejahterakan Papua, mereka pasti mau turun. Adapun pemimpin politik mereka masih ada
Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.