[caption id="attachment_28959" align="aligncenter" width="700"] Dedi Mulyadi. (Foto: merdeka.com/Dwi Narwoko)[/caption] kabargolkar.com, BANDUNG -�Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, RUU KUHP yang saat ini tengah ditunda pengesahannya oleh DPR RI dan pemerintah seharusnya berlandaskan Pancasila. "Kita sudah menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang digali dari nilai luhur bangsa kita. Kalau sudah seperti itu makanya Pancasila adalah landasan pokok berpikir. Saripatinya harus masuk dalam undang-undang. Berarti harus masuk juga ke KUH Pidana," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (25/9/2019). Dedi menilai, setelah membaca RUU KUHP, produk hukum tersebut justru tidak mencerminkan Pancasila. Menurut dia, terjadi kekacauan berpikir dalam merumuskan RUU KUHP yang akan disahkan setelah pelantikan anggota DPR RI baru. Kekacauan berpikiranya terletak pada landasan filosofi hukum. RUU KUHP ini justru mengakomodasi mazhab-mazhab internasional serta mencampuradukan pola hukum liberal dan syariah. "Hukum syar'i diakomodir dalam pasal perzinahan. Tetapi di lain hal, pola pikir liberal diakomodir dalam pasal, perempuan kalau ditiduri laki-laki dia tidak ridho (ikhlas), maka disebut pemerkosaan, ini kekacauan berpikir," tutur anggota DPR terpilih dari Partai Golkar ini. "Kaidah berpikirnya kacau. Ini hukum yang akomodatif terhadap semua paham. Sedangkan negara tidak punya sistem hukum yang konsisten kepada Pancasila," sambung Dedi. Akibatnya, kata Dedi, ketika pola ini digabungkan dalam satu hukum, maka yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Dedi menjelaskan, jika ingin menghasilkan KUHP berlandaskan Pancasila, pemerintah dan DPR RI seharusnya bisa mengakomodir keragaman hukum adat di masyarakat yang plural. "Kalau landasan ideologinya Pancasila maka hukum di Indonesia harus ada keragaman. Karena Pancasila diambil dari nilai luhur berarti basis kultur, berarti ada keanekaragaman kultur Indonesia," tandasnya. (kompas)